Tanpa Legalitas

Falun Gong Dilarang di China tapi Minta Pengakuan di Indonesia

Hidayat Foto: Hidayat Surya Saleh, praktisi hukum

Jakarta-Luar biasa, ketika sebuah kelompok spritual berani menentang kebijakan pemerintah China. 

Kelompok spiritual bernama Falun Gong, yang dilarang di China daratan sejak1999. 

Sejak berdiri pada 1992, organisasi ini lebih dikenal sebagai kelompok yang menggabungkan meditasi, gerak tubuh,  yang disinyalir sebagai ajaran moral yang secara luas didasarkan kepada agama Buddha yang meyakini bahwa makhluk asing mulai mengambil alih dunia.

Aneh memang, gaung Falun Gong sampai bergema saat Rapat Paripurna DPR RI, dengan agenda, Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Mikro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN TA 2021 pada 18 Juni 2020. 

Salah seorang Anggota DPR RI, Wenny Haryanto yang menggaungkan suara Falun Gong ketika ia melakukan interupsi dalam rapat Paripurna itu.

Anehnya, interupsi yang Ia lontarkan tidak sesuai agenda sidang, karena Ia meminta perhatian serius atas dugaan perlakuan tidak manusiawi selama 21 tahun ini, terkait penganiayaan genosida terhadap Falun Gong atau Falun Dafa oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT).

Namun, suara Yenni mendapat respon keras dari beberapa pengamat dan praktisi hukum. 

Salah satunya dari Hidayat Surya Saleh yang menyebut bahwa interupsi soal Falun Gong  dalam rapat paripurna tersebut tidak sesuai agenda sidang.

Menurut praktisi hukum, ini suara Wenny yang mengangkat Falun Gong dalam pandangan ketatanegaraan selaku anggota DPR RI tentunya berkaitan dengan kepentingan rakyat, bangsa dan negara Indonesia. 

Namun apakah benar, ungkapan Wenny yang terasa 'membela' kepentingan Falun Gong ini ada kaitannya dengan kepentingan rakyat, bangsa dan negara Indonesia?

Karena itu imbuh Hidayat, agar kiranya perlu ditelusuri apa sebenarnya gerakan Falun Gong yang ada di Indonesia. 

Sebab, seperti informasi yang telah dihimpun dari berbagai sumber, Falun Gong atau di Indonesia dikenal dengan nama Falun Dafa ini, tidak terdaftar atau tidak tercatat menurut Hukum Negara Indonesia.

"Organisasi itu tidak pernah mencatatkan dirinya sebagai Ormas, perkumpulan berbadan hukum atau yayasan sekalipun. Falun Gong ini baikan organisasi 'hantu' karena tidak jelas keberadaan dan legalitasnya di Indonesia. Namun faktanya memiliki Ketua Umum seperti yang diceritakan oleh Wenny dalam suatu sidang tertinggi yang dilakukan oleh lembaga tinggi negara," imbuhnya.

Hidayat mengungkapkan, betapa 'hebat' Falun Gong yang tidak punya dasar legalitas di Indonesia, ternyata bisa disuarakan aspirasi dan kepentingannya oleh pejabat negara, seorang anggota DPR RI dalam Rapat Paripurna. 

Kehebatan Falun Gong ini terasa menjadi masuk akal apabila menyimak pandangan Pemerintah Tiongkok tentang Falung Gong dalam release resminya http://ca.chinaembassy.org/eng/zjgx_1/zzwl/t265055.htm yang menggambarkan Falun Gong telah terusir dari negara Tiongkok dan kemudian telah menjelma menjadi organisasi yang bersifat transnasional, well-organized dan well-funded dengan misi Anti China-nya.

Itulah gambaran kehebatan Falun Gong ini. Kata Hidayat,  Pemerintah Tiongkok telah menyampaikan bahwa Falun Gong dengan kekuatannya, baik secara organisasi maupun finansialnya berpotensi untuk bergerak secara bebas mempengaruhi para stakeholder di negara kita, yang tentunya juga bisa mempengaruhi kinerja anggota DPR RI.

"Sebagai organisasi yang tidak memiliki legalitas menurut Hukum Indonesia, maka Falun Gong di Indonesia bisa bergerak laksana hantu. Pola tidak legalized ini sepertinya juga dikembangkan di beberapa negara dimanapun Falun Gong berada. Sangat mengherankan, Falun Gong yang seperti 'hantu' ini malah disuarakan kepentingannya oleh Anggota DPR RI di forum tertinggi lembaga tinggi negara pula," ungkapnya.