News
Rabu, 13 April 2022 | Redaksi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen mendukung terwujudnya percepatan penanganan miskin ekstrem di Tanah Air. Penanganan dilakukan melalui pendekatan penataan kawasan secara terpadu yang dilaksanakan secara bertahap pada 514 kabupaten/kota hingga tahun 2024.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan penanganan infrastruktur rusak pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Timur, dan Sumatera Barat . Percepatan penanganan dilaksanakan sekitar 987 kegiatan guna pemulihan fungsi penyediaan sumber daya air, konektivitas jalan dan jembatan, permukiman, dan perumahan.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Pada semester I 2022, Kementerian PUPR berhasil menyelesaikan tindaklanjut rekomendasi BPK sebesar 66,6%. Nilai ini naik 6,1% dari semester I 2021 yaitu 60,5%.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendorong seluruh stake holder untuk terus meningkatkan pengetahuan dalam pengelolaan sumber daya air, khususnya air tanah dengan mengedepankan pendekatan secara saintifik (scientific). Hal tersebut disampaikan Menteri Basuki saat membuka acara Webinar Nasional dengan topik 'Optimalisasi Air Tanah Untuk Semua’ di Jakarta, Selasa (12/4/2022).
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) terus menyelesaikan pembangunan bendungan di sejumlah wilayah Indonesia untuk meningkatkan ketahanan air dan pangan secara nasional. Pembangunan bendungan yang masif dibarengi dengan langkah modernisasi irigasi melalui pengembangan dan pengelolaan irigasi premium atau irigasi yang mendapatkan jaminan suplai air dari bendungan untuk menunjang produktivitas sentra-sentra pertanian.
