Jakarta - Pemerintah memastikan program bantuan pangan beras akan kembali disalurkan pada Oktober dan November 2025. Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi menegaskan, ketepatan sasaran penerima menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan tahap lanjutan program ini.

Untuk itu, Arief meminta keterlibatan pemerintah daerah dalam melakukan pengecekan ulang daftar penerima berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Hal ini disampaikan usai menerima audiensi Bupati Mesuji Elfianah di Jakarta, Rabu (17/9/2025).

“Terkait pelaksanaan kembali bantuan pangan beras, pemerintah daerah perlu membantu dan memberi masukan, karena mereka yang paling tahu kondisi di wilayahnya. Jangan sampai bantuan justru diterima oleh pejabat atau keluarga mampu,” kata Arief.

Menurutnya, penyesuaian data DTSEN dari pusat ke daerah masih memungkinkan dilakukan. “Jika ada koreksi dari daerah, feedback itu kami terima dan bisa disesuaikan. Ini masih ada waktu, karena kami masih menunggu transfer anggaran dari Kementerian Keuangan. Dalam seminggu ke depan, mohon pemerintah daerah bisa menyiapkan pengecekan,” tambahnya.

Program bantuan pangan beras pertama kali berjalan pada Juni–Juli 2025 dengan realisasi 363,5 ribu ton atau 99,44 persen dari target 365,5 ribu ton. Adapun sejumlah daerah yang belum tuntas distribusinya terkendala faktor geografis.

Dampak positif program ini juga terlihat pada pergerakan inflasi beras. BPS mencatat inflasi beras bulanan pada Juli 2025 sempat mencapai 1,35 persen, angka tertinggi sepanjang tahun. Namun, inflasi beras berhasil ditekan pada Agustus 2025 menjadi 0,73 persen.

Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan program ini berlanjut selama dua bulan dengan sasaran 18,27 juta penerima dan alokasi anggaran Rp7 triliun. Evaluasi lanjutan akan dilakukan pada Desember mendatang.

Arief menambahkan, pengawasan program tetap dilakukan bersama Perum Bulog dan Komisi IV DPR RI. “Pelaksanaan sebelumnya, Komisi IV ikut turun langsung ke lapangan. Jika ada penyaluran yang kurang sesuai, mereka langsung menyampaikan. Sinergi ini penting agar ada check and balance yang transparan,” ujarnya.

Ia berharap program ini benar-benar menyentuh keluarga berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia. “Saudara-saudara kita yang membutuhkan perhatian dapat lebih terbantu dengan beras pemerintah, yang kualitasnya dijaga konsisten oleh Bulog,” pungkasnya.

Beras sendiri, menurut BPS, masih menjadi komoditas dengan kontribusi terbesar terhadap garis kemiskinan. Pada Maret 2025, kontribusi beras tercatat sebesar 21,06 persen di perkotaan dan 24,92 persen di pedesaan.