Jakarta - Bulan kemerdekaan dimanfaatkan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-Pancasila) untuk menggaungkan kembali Pancasila.

Program ini merupakan hasil kerjasama UKP Pancasila dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Acara dihadiri oleh 530 mahasiswa dan 110 dosen dari universitas seluruh Indonesia.

Yudi Latif, Kepala Unit Kerja Presiden, Pembinaan Ideologi Pancasila mengatakan, sejak zaman Reformasi hingga kini, Pancasila nyaris sepi dari perbincangan.

Baik perbincangan dalam diskursus keilmuan, maupun perbincangan praksis tentang pengejawantahan nilai-nilai Pancasila menjadi bagian dari moralitas keseharian.

“Selama belasan tahun Pancasila kurang mendapat perhatian serius di sekolah. Bahkan ada kegamangan di kalangan penyelenggara negara untuk menyuarakan dan mengartikulasikan Pancasila di ruang publik,” kata Yudi melalui keterangan tertulisnya, pada Jumat (11/8).

Menurut Yudi, pasokan moral yang mendominasi wacana publik termasuk peserta didik hanya diisi oleh moralitas partikular yang bersumber dari eksklusivitas. Mereka kurang terbudayakan dalam moral publik.
 
Karena itu, penguatan kembali ideologi Pancasila ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melalui keyakinan, alam pikiran (pengetahuan), dan praktik hidup (pengamalan) perlu mendapat perhatian bersama.

“Segenap pemangku kepentingan perlu bekerjasama “menghidupkan dan menggelorakan kembali” Pancasila sebagai laku hidup anak-anak bangsa,” katanya.
 
Ia menambahkan, Pancasila perlu menjadi gerak nadi kaum muda Indonesia, tulang sungsum bangsa, sehingga generasi muda dapat mengaktualisasikan Pancasila sebagai inspirasi dan daya dorong berprestasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

Atas dasar itu, Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-Pancasila) mendukung Kemenristek-DIKTI untuk menyelenggarakan peluncuran program penguatan pendidikan Pancasila, pada hari Jum’at-Sabtu (11-12 Agustus 2017) di Istana Bogor.

Kegiatan ini digunakan pendekatan interaktif dan partisipatif, dan diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.