Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memberikan nilai 8 kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan lembaga tersebut dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama satu tahun pertama masa pemerintahannya.

Penilaian tersebut disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025) malam. Dadan menyebut nilai itu menjadi tanda bahwa seluruh jajaran kementerian dan lembaga, termasuk BGN, dinilai telah menunjukkan kinerja positif sepanjang tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Alhamdulillah, kita sudah selesai mengikuti sidang kabinet paling pertama. Kabinet ini lulus di tahun pertama dan diminta lanjut di tahun kedua dengan memberikan penilaian rata-rata 8,” ujar Dadan kepada wartawan.

Menurutnya, nilai tersebut mencerminkan pengakuan atas capaian konkret program MBG, yang kini telah menjangkau 36,7 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Dadan optimistis target 40 juta penerima manfaat akan tercapai pada akhir Oktober 2025.

“Saya sempat berjanji, di ulang tahun satu tahun pemerintahan Bapak Presiden, kita usahakan penerima manfaat 40 juta. Hari ini sudah 36,7 juta, dan insyaallah 40 juta itu akan tercapai di akhir Oktober,” jelasnya.

Lebih lanjut, Dadan menyebut bahwa pertumbuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah terus meningkat signifikan. Setiap hari, tercatat 150 hingga 200 dapur MBG baru mulai beroperasi, melayani rata-rata 450 hingga 600 penerima manfaat per unit.

“Angka ini menunjukkan partisipasi daerah dan masyarakat semakin kuat. Semangat gotong royong di lapangan sangat tinggi,” ujarnya.

Selain peningkatan cakupan layanan, BGN juga tengah fokus pada peningkatan kualitas gizi dan keamanan pangan. Dadan menegaskan seluruh SPPG akan dilengkapi dengan rapid test bahan baku serta alat sterilisasi food tray berteknologi tinggi yang dapat mengeringkan wadah makanan dalam tiga menit pada suhu 120 derajat Celsius.

Ia juga menyoroti pentingnya kualitas air dalam pengolahan makanan. “Air yang digunakan harus bersertifikat layak konsumsi, baik air galon maupun isi ulang yang sudah tersertifikasi. Karena di Indonesia kualitas air belum merata,” tutur Dadan.

Lebih jauh, Dadan menegaskan bahwa BGN berperan sebagai lembaga pengawasan dan tata kelola, bukan pengelola dana langsung. Tahun ini, sekitar Rp51,2 triliun atau 75 persen dari total anggaran BGN dialokasikan untuk bantuan pemerintah dalam pelaksanaan program MBG.

Penilaian Presiden Prabowo terhadap kinerja BGN menjadi sinyal kuat untuk kelanjutan kebijakan strategis pemenuhan gizi nasional di tahun-tahun mendatang. Program MBG dinilai berhasil bukan hanya menurunkan potensi gizi buruk, tetapi juga mendorong tumbuhnya ekonomi lokal di berbagai daerah.