Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Gizi Nasional (BGN) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai langkah awal sinergi mendukung pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

Acara penandatanganan berlangsung pada Selasa (5/8) di Pendopo Kementerian PU, serta dihadiri langsung oleh Menteri PU Dody Hanggodo serta Kepala BGN Dadan Hidayana.

Penandatanganan MoU dan PKS ini merupakan wujud dukungan Kementerian PU terhadap program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kolaborasi ini menjadi komitmen dan peran aktif Kementerian PU dalam pengembangan infrastruktur sosial, seperti yang telah dilakukan sebelumnya pada program Sekolah Rakyat (SR).

“Ini adalah awal dari langkah besar ke depan, seperti pengalaman kita dalam membantu Kementerian Sosial merumuskan SR. Saya sudah instruksikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana Strategis untuk meniru pendekatan yang sama seperti kita membangun SR. Salah satunya termasuk koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan kepala daerah melalui Zoom Meeting, agar mereka dapat menyiapkan lahan untuk pembangunan SPPG. Target kita adalah 1.000 lokasi, dan proses pelelangan hingga pelaksanaan pembangunan fisik akan segera dimulai setelah itu," kata Menteri Dody.

Menteri Dody juga menyampaikan bahwa lokasi pembangunan akan ditentukan oleh BGN, sementara Kementerian PU akan mendukung pembangunan fisiknya. “Insyaallah kami bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Mudah-mudahan kepala daerah juga antusias, karena luas lahannya relatif lebih kecil dibandingkan Sekolah Rakyat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hidayana juga menegaskan pentingnya kerja sama ini sebagai tulang punggung strategi pemenuhan gizi nasional. “Saat ini kami sudah memiliki 3.233 SPPG yang melayani 8,2 juta jiwa. Namun, masih ada 12 kabupaten/ kota yang belum memiliki SPPG. Wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) juga membutuhkan perhatian khusus. Dengan bantuan Kementerian PU, saya yakin pekerjaan kami akan menjadi lebih ringan dan target Presiden dapat tercapai," kata Kepala BGN Dadan.

BGN menargetkan pembangunan total 25.000 SPPG di daerah aglomerasi dan 6.000 SPPG di wilayah 3T, termasuk pembangunan melalui mekanisme kerja sama dengan mitra dan juga pembangunan menggunakan APBN. Untuk tahun ini, target jumlah penerima manfaat MBG mencapai 20 juta jiwa pada pertengahan Agustus, dengan cakupan akhir hingga 82,9 juta jiwa pada akhir November hingga awal Desember.

Sebagai bentuk konkret dukungan Kementerian PU, telah dikeluarkan Keputusan Menteri PU Nomor 628/KPTS/M/2025 tentang Desain Prototipe/ Purwarupa Bangunan Gedung SPPG yang berisi 2 desain modular dan 1 desain konvensional. Desain tersebut dapat digunakan oleh seluruh pihak yang akan membangun SPPG dan diharapkan dapat mempercepat proses perencanaan dan perizinan SPPG di seluruh Indonesia. Telah dilakukan juga pembangunan 3 unit SPPG di Kota Jambi, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Kebumen melalui dana CSR BUMN Karya yang menggunakan lahan milik Kementerian PU. 

"Kerja sama antara Kementerian PU dan BGN ini diharapkan tidak hanya mempercepat pembangunan fisik, namun juga memperkuat pondasi kebijakan lintas Kementerian/ Lembaga untuk mempercepat akses terhadap makanan bergizi, khususnya di wilayah kurang berkembang," tandas Menteri Dody.