Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Komisi IX DPR RI meninjau dapur penyedia makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bandung Barat dan menemukan sejumlah catatan kebersihan yang perlu segera dibenahi.

Kunjungan dilakukan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gandrung 80, Kecamatan Cisarua, sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan program MBG di wilayah Jawa Barat. Dapur tersebut telah beroperasi sejak 1 September 2025 dan melayani 3.101 penerima manfaat setiap hari.

Dari hasil pemeriksaan, tim BGN menemukan area bahan baku yang masih bergabung dengan ruang pencucian ompreng serta adanya lalat di area dapur yang berpotensi mengganggu higienitas proses produksi. Selain itu, BGN menilai perlunya penambahan plafon dan perbaikan sirkulasi udara di ruang masak dan pemorsian makanan.

Berdasarkan hasil penilaian Indeks Kepatuhan Lingkungan (IKL), SPPG Gandrung 80 memperoleh nilai 70 yang tergolong cukup, namun masih memerlukan peningkatan dalam pengelolaan kebersihan dan tata ruang produksi.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, mengatakan pihaknya memberi waktu satu minggu kepada pengelola SPPG untuk melakukan perbaikan menyeluruh sebelum dilakukan penilaian ulang.

“Kami memberikan waktu perbaikan selama satu minggu agar seluruh catatan teknis dapat diselesaikan. Setelah itu akan dilakukan evaluasi ulang untuk memastikan dapur memenuhi standar higienitas dan keamanan pangan,” ujar Khairul.

Sebagai langkah cepat, BGN merekomendasikan pemasangan alat pembasmi serangga, pemisahan area bahan baku dari ruang cuci, serta penataan ulang alur kerja dapur agar lebih higienis dan efisien.

“Program Makan Bergizi Gratis menuntut standar kualitas tinggi. Kami memastikan setiap dapur SPPG beroperasi sesuai standar nasional dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tambah Khairul.

Melalui evaluasi ini, BGN menegaskan komitmennya menjaga kualitas pelaksanaan program MBG agar setiap hidangan yang disajikan tetap aman, sehat, dan layak konsumsi.