Jakarta - Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menghadiri kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi dan Bimbingan Teknis Akuntabilitas Keuangan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang digelar Badan Gizi Nasional (BGN) di Hotel Claro Makassar, Sabtu (22/11/2025).

Acara berskala besar ini diikuti ribuan anggota SPPG dari berbagai kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya nasional memperkuat tata kelola layanan gizi agar semakin transparan, profesional, dan akuntabel. Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sudirman menegaskan bahwa integritas dalam pengelolaan program gizi merupakan pilar utama dalam mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang menempatkan pemenuhan gizi masyarakat sebagai prioritas.

“Kami berharap program Asta Cita dari Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam pelayanan publik, khususnya terkait pemenuhan gizi masyarakat, dikelola secara profesional, tepat sasaran, dan bebas dari praktik koruptif,” ujar Andi Sudirman.

Ia menekankan bahwa program yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat—terutama anak sekolah—harus dilaksanakan secara disiplin dan bersih, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh kelompok sasaran.

Gubernur juga meminta seluruh anggota SPPG untuk memperkuat pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Menurutnya, celah penyimpangan dalam program gizi berdampak langsung pada kualitas kesehatan generasi muda.

“Setiap program harus tepat sasaran dan dijalankan tanpa penyimpangan. Hanya dengan sistem yang bersih, manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat secara maksimal,” tegasnya.

Lebih jauh, Andi Sudirman menekankan perlunya sinergi antara BGN dan pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas SDM, membangun sistem distribusi yang efektif, dan memastikan layanan gizi menjangkau wilayah yang membutuhkan.

“Dengan penerapan sistem yang lebih kuat dan SDM yang lebih kompeten, pemenuhan gizi dapat berjalan lebih efektif dan memberi dampak nyata, terutama bagi anak sekolah dan masyarakat kita,” jelasnya.

Ia juga meminta SPPG di seluruh daerah untuk memperkuat pendataan, menghindari tumpang tindih program, serta mempercepat penyaluran layanan gizi di wilayah prioritas. Pemprov Sulawesi Selatan, kata dia, siap memberikan dukungan penuh melalui regulasi daerah, pendampingan teknis, dan pengawasan berkelanjutan.

Melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis ini, BGN berharap terbentuk budaya kerja yang berintegritas di lingkungan SPPG, sehingga program gizi nasional dapat berjalan lebih tepat guna dan berkelanjutan.