Jakarta - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan perlunya koordinasi dan kerja sama yang solid antar pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Sosialisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Mojokerto, Selasa (25/11/2025).

Dalam forum tersebut, Nanik menyampaikan bahwa program MBG salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto tidak akan berjalan maksimal apabila unsur pengelola saling berselisih.

“Kalau kalian malah berantem dan tidak bisa bekerja sama, bagaimana program yang sangat luar biasa ini bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Ia menyoroti adanya laporan SPPG yang berhenti beroperasi akibat konflik internal. Salah satunya terjadi di SPPG Desa Japan, Kecamatan Sooko, di mana perbedaan pendapat membuat ahli gizi dan akuntan memutuskan mundur, sementara kepala SPPG jarang hadir.

“Kami baru mulai 20 Oktober, tapi baru 5 hari jalan, harus berhenti,” kata Mitra SPPG, Syaikhu.

Selain masalah koordinasi, Nanik juga menegaskan pentingnya kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur-dapur MBG. Dari 52 SPPG di Kabupaten Mojokerto, baru 8 yang memiliki SLHS. Sementara di Kota Mojokerto, hanya 3 dari 7 SPPG yang mengantongi sertifikat tersebut.

“Sekarang yang penting kalian daftar dulu. Saya beri waktu 30 hari. Kalau dalam 30 hari belum juga mendaftar, SPPG akan kami tutup,” tegasnya.

Ia menutup arahannya dengan pesan agar semua unsur pengelola SPPG mengutamakan kekompakan dan menghargai peran masing-masing. “Kalian bisa mencontoh Pak Prabowo. Beliau saja bisa merangkul semua lawan politiknya. Masak di sini cuma tetangga kampung saja sampai musuhan begitu,” ujarnya.