Jakarta - Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil BPN) Provinsi DKI Jakarta, Erry Juliani Pasoreh, didampingi oleh Kepala Bagian Tata Usaha serta Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa, melaksanakan kegiatan pembinaan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sekaligus menyaksikan penandatanganan Surat Keputusan (SK) PPPK di tiga Kantor Pertanahan, yaitu Kantah Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur pada Kamis (09/10/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kanwil BPN DKI Jakarta dalam memperkuat komitmen, profesionalisme, serta integritas para pegawai PPPK dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan pertanahan kepada masyarakat.

Dalam arahannya, Kakanwil Erry Juliani Pasoreh menegaskan pentingnya menjaga integritas, etika, disiplin, dan semangat kerja yang tinggi. Ia juga mengingatkan agar seluruh PPPK mampu beradaptasi dengan dinamika pelayanan publik serta menjadi bagian dari perubahan positif di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Integritas itu adalah nomor satu. Ini adalah awal bagi kalian untuk bekerja keras. PPPK merupakan bagian penting dari keluarga besar Kementerian ATR/BPN. Kami berharap seluruh pegawai dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab, profesional, dan berorientasi pada pelayanan terbaik untuk masyarakat,” ujar Erry Juliani Pasoreh.

Selain memberikan pembinaan, Kakanwil Erry turut menyaksikan secara langsung penandatanganan SK PPPK oleh para pegawai di masing-masing Kantor Pertanahan. Momen ini menjadi simbol resmi dimulainya pengabdian para PPPK di lingkungan Kanwil BPN DKI Jakarta.

Kegiatan berlangsung dengan khidmat dan penuh antusiasme. Para PPPK menyampaikan rasa syukur serta komitmen untuk mendukung program prioritas Kementerian ATR/BPN, terutama dalam mempercepat pelayanan pertanahan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terwujud aparatur yang profesional, berintegritas, dan siap memberikan pelayanan terbaik, sejalan dengan tujuan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan tata kelola pertanahan yang efektif dan transparan di wilayah DKI Jakarta.