Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan langkah-langkah untuk mengatasi penurunan permukaan tanah (land subsidence) di Utara Jakarta melalui program Quick Win Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

Program ini ditargetkan selesai tahun 2019. Beberapa upaya yang akan dilakukan yakni, pembangunan tanggul pengaman pantai sepanjang 20 km; penyediaan air bersih sebesar 3500 liter/detik sebagai kompensasi pengambilan air tanah dalam rangka pengendalian penurunan muka tanah; dan pengelolaan drainase dan pengolahan air limbah melalui program Sanimas dan Instalasi Pengolahan Air Limbah  komunal, serta program Jakarta Sewerage System.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan, salah satu penyebab turunnya permukaan tanah di Jakarta disebabkan oleh penggunaan air tanah yang berlebihan.

Menurut Basuki, selama ini air baku untuk wilayah Jakarta dipasok dari Bendungan Jatiluhur dan air tanah. Untuk menjaga air tanah, maka pasokan air baku harus cukup.

Sementara itu, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Sri Hartoyo mengatakan saat ini pemerintah terus berupaya menambah pasokan kebutuhan air baku DKI Jakarta melalui jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Menurut Sri Hartoyo, untuk menambah pasokan air baku Jakarta akan dibangun SPAM Jatiluhur tahap I dengan kapasitas 4.000 liter per detik, SPAM Jatiluhur Tahap II sebesar 5.000 liter per detik, dan SPAM Waduk Karian sebesar 4.200 liter per detik.

“Untuk kebutuhan pembangunan SPAM Jatiluhur I diperkirakan membutuhkan investasi sekitar Rp4 triliun, SPAM Jatiluhur 2 sekitar Rp6 triliun, dan SPAM dari Waduk Karian sekitar Rp6 triliun.

“Dengan dibangunnya 3 SPAM ini dapat menambah pasokan kebutuhan air baku Jakarta sebesar 13.200 liter per detik dari kebutuhan air baku total di Jakarta sebesar 20.000 liter per detik,” kata Sri Hartoyo kepada wartawan saat meninjau lokasi pembangunan Tanggul Pengamanan Pantai Tahap II Paket 2 di Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (15/8/2017).

Turut hadir dalam kunjungan tersebut, Direktur Sungai dan Pantai, Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Hari Suprayogi dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWS Cilicis) T. Iskandar.

Nantinya setelah tercukupinya kebutuhan air baku DKI Jakarta yang bersumber dari Bendungan Jatiluhur dan Bendungan Karian,  Pemerintah akan mengeluarkan aturan yang tegas untuk membatasi penggunaan air tanah di Jakarta.  Waduk Karian sendiri saat ini dalam tahap konstruksi dan ditargetkan selesai pada 2019.