Badan Pangan Nasional dan Komisi IV DPR RI Perkuat Sinergi Ketahanan Pangan di Provinsi Bali

NFA,BPN,Badanpangannasional Foto: Dok: Istimewa.

Jakarta - Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) melalui Sekretaris Utama, Sarwo Edhy, menghadiri Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (4/8). Agenda ini menjadi forum strategis untuk membahas langkah-langkah penguatan ketahanan pangan, pengendalian inflasi, serta stabilisasi harga pangan di wilayah Bali dan sekitarnya.

"Dalam Kunker Komisi IV DPR RI ini diantaranya yang pertama memastikan Provinsi Bali ini cadangan pangannya cukup, yang kedua tentang bantuan pangan di Bali yang sudah mencapai 90,2%. Dengan adanya bantuan pangan ini diharapkan dapat menstabilkan pasokan harga pangan. Kemudian yang selanjutnya kaitan beras SPHP." Ujar Sarwo.

Dalam pertemuan ini, Sekretaris Utama NFA menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat.

“Kami terus memperkuat sinergi dengan Komisi IV DPR RI, pemerintah daerah, satgas pangan, dan pelaku usaha agar kebijakan pangan dapat berjalan efektif. Program stabilisasi harga dan penguatan cadangan pangan daerah menjadi prioritas agar masyarakat tetap mendapatkan akses pangan yang terjangkau,” ujarnya.

Selain koordinasi kebijakan, Sarwo juga menyampaikan kegiatan atau capaian program yang dilaksanakan di Provinsi Bali, seperti Gerakan Pangan Murah (GPM), fasilitasi distribusi pangan, kemudian memasifkan sosialisasi penganekaragaman pangan berdasarakan pangan lokal di daerah masing-masing, khususnya di Provinsi Bali ini.

Kunjungan kerja ini juga menjadi sarana untuk mendengar masukan dari pemda dan pelaku usaha pangan terkait distribusi, logistik, dan ketersediaan pasokan bahan pokok. Komisi IV DPR RI menyampaikan dukungannya terhadap program NFA dan mendorong sinergi agar Provinsi Bali tetap menjadi salah satu daerah dengan inflasi pangan terkendali.

Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Provinsi Bali I Wayan Koster, Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya, Komisi IV DPR RI, Perwakilan K/L terkait bidang kerja, serta perwakilan dari masing-masing pemerintah daerah terkait bidang kerja daerah setempat.