Jakarta - Pemerintah terus mengakselerasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sebagai wujud komitmen membangun generasi sehat, aktif, dan produktif. Salah satu fokus percepatan dilakukan di Kabupaten Morotai, Maluku Utara, yang memiliki tantangan logistik tinggi namun kaya akan sumber pangan lokal.

Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan NFA, Andriko Noto Susanto, menegaskan bahwa keberhasilan MBG di Morotai harus berangkat dari pemanfaatan potensi pangan lokal. “Morotai adalah daerah surplus ikan, sumber protein berkualitas tinggi, yang bisa menjadi andalan gizi anak-anak sekolah,” ujarnya saat kunjungan kerja bersama Kementerian/Lembaga yang dikoordinir Kemenko Bidang Pangan pada 7–8 Agustus 2025.

Selain ikan, hasil pertanian lokal seperti sayur dan buah juga berperan besar dalam pemenuhan gizi. “Pemanfaatan pangan lokal bukan hanya memenuhi amanat Perpres 81 Tahun 2024, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan daerah dan menggerakkan perekonomian setempat,” tambahnya.

Ia juga menyoroti peran Koperasi Desa Merah Putih dalam mendukung rantai pasok MBG. “KopDes Merah Putih dapat menjadi pemasok beras SPHP, minyak, gula, dan bahan pangan strategis lainnya. Keberadaannya penting untuk memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan dari luar daerah,” jelas Andriko.

Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan, Nani Hendiarti, menekankan pentingnya sinergi antar pihak untuk memanfaatkan bahan pangan lokal secara optimal. “Program ini sebaiknya tidak mengambil bahan pokok MBG dari luar daerah apabila tersedia di Morotai, seperti ikan dan komoditas lain. Peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk mendorong petani, nelayan, peternak, dan mitra lokal,” ujarnya.

Menurut Nani, pelaksanaan MBG di daerah 3T memiliki tantangan berbeda dibanding wilayah lain. “Kami datang untuk mendapatkan data lapangan sebanyak mungkin agar solusi yang diambil tepat sasaran. Program ini tidak hanya memberikan gizi kepada anak-anak, tetapi juga menciptakan perputaran ekonomi dan lapangan kerja di Morotai,” jelasnya.

Dari sisi kualitas gizi, Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional, Sitti Aida Adha Taridala, menekankan bahwa keberhasilan MBG diukur bukan hanya dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari mutu dan keberlanjutan menu. “Setiap menu MBG harus memenuhi standar gizi dengan kombinasi karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral sesuai panduan teknis. Dapur MBG di Morotai perlu memanfaatkan ikan segar, sayur, buah, dan bahan pokok lokal yang memenuhi kriteria keamanan pangan,” tegasnya.

Ia menambahkan, penguatan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan dilakukan melalui pelatihan pengelola, standarisasi peralatan dapur, dan pengawasan rantai pasok. “Dengan pengelolaan yang baik, kita tidak hanya memberi makan, tapi membangun generasi yang sehat, cerdas, dan siap berkompetisi,” ujarnya.

Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, menyatakan komitmen penuh pemerintah daerah untuk mendukung percepatan MBG. “Kami sudah siapkan delapan lokasi lahan untuk pembangunan dapur MBG yang tersebar di 6 kecamatan, bangunan Bumdes yang tidak terpakai akan difungsikan sebagai dapur hybrid, sehingga pelayanan bagi penerima manfaat bisa lebih cepat. Prinsipnya, kami ingin program ini segera berjalan dan menjadi contoh nasional untuk wilayah perbatasan,” ungkapnya.

Rusli menegaskan bahwa komunikasi dengan SPPG Morotai akan terus dilakukan. “Tidak ada soal untung rugi, yang penting anak-anak kita mendapat gizi yang baik dan program berjalan lancar,” tambahnya.

Kepala NFA, Arief Prasetyo Adi, dalam pernyataan terpisah menegaskan bahwa percepatan MBG di daerah 3T adalah bagian dari strategi pemerataan gizi nasional. “Anak-anak di daerah terluar berhak mendapatkan kualitas gizi yang sama baiknya dengan wilayah lain. Sinergi lintas sektor memastikan program MBG berjalan tepat sasaran sekaligus memperkuat sistem pangan lokal,” ujarnya.

Arief menambahkan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut Rapat Koordinasi Tingkat Menteri pada 26 Juni 2025 yang menekankan percepatan akses pangan bergizi bagi anak sekolah di wilayah 3T. “Kami memastikan setiap rekomendasi Rakor Menko Pangan diimplementasikan secara nyata di lapangan, agar pemanfaatan potensi lokal berjalan optimal, gizi anak meningkat, dan ekonomi daerah ikut tumbuh,” tegasnya.