Jakarta - Transformasi layanan pertanahan  menjadi fokus utama dalam bahasan Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Selasa (26/08/2025). Dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, rapat ini membahas strategi besar kerja kementerian ke depannya. Salah satu hal yang ia tegaskan, yakni pelayanan publik menjadi wajah utama kementerian dan harus segera dibenahi.

“Kita ingin pelayanan pertanahan tidak lagi berbelit, tetapi hadir dengan sistem yang sederhana, akurat, dan cepat. Transformasi layanan ini harus bisa kita akselerasi, sehingga masyarakat merasakan langsung perubahan,” ujar Menteri Nusron di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Dari sisi teknis pelayanan, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Asnaedi, menyoroti standar operasional yang belum pernah diperbarui sejak 2010. Kondisi ini, menurutnya, sudah tak lagi sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang serba cepat. 

“Nilai-nilai pelayanan harus memberikan kemudahan, kenyamanan, transparansi, serta dijalankan secara profesional dan berintegritas agar produk hukum yang dihasilkan berkepastian,” tegas Asnaedi.

Gagasan transformasi juga diperkuat oleh Kepala Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko, Einstein Al Makarima Mohammad. Ia menekankan perlunya reformasi menyeluruh, mulai dari perombakan struktur hingga pembentukan budaya kerja baru. “Transformasi ini kami rancang dalam peta jalan hingga 2029, dengan target terwujudnya pelayanan publik yang unggul dan birokrasi berkelas dunia,” jelasnya.

Adapun jalannya Rapim ini dimoderatori oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi. Rapim diikuti Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN secara luring, serta terhubung secara daring dengan seluruh Kepala Kanwil BPN Provinsi dan Kepala Kantah di Indonesia. Pertemuan ini menjadi ajang konsolidasi untuk memastikan agenda transformasi pelayanan berjalan serentak di semua satuan kerja.