Jakarta - Di balik hamparan wilayah Indonesia yang luas, masih banyak daerah terpencil, terdepan, dan tertinggal (3T) yang sulit dijangkau. Di sanalah Badan Gizi Nasional (BGN) kini memusatkan perhatiannya: membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai garda depan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa kehadiran SPPG di wilayah 3T tidak sekadar menghadirkan bangunan, melainkan juga jembatan bagi masa depan generasi bangsa. “BGN bekerja sama dengan semua pemda. Pendataan dan pendaftaran SPPG terpencil dilakukan melalui Satgas yang dibentuk pemda. Bangunan SPPG memiliki ukuran 10 x 15 meter,” ujarnya di Jakarta, Kamis (28/8).

Ada kriteria khusus dalam pembangunan SPPG di wilayah terpencil. Lokasi yang hanya bisa ditempuh lebih dari 30 menit perjalanan, serta daerah dengan jumlah penerima manfaat kurang dari 1.000 jiwa, menjadi prioritas. Dengan cara itu, SPPG benar-benar hadir di titik yang paling membutuhkan.

Target besar pun telah ditetapkan. Dadan berharap seluruh pembangunan SPPG, baik di kawasan aglomerasi maupun pelosok, dapat rampung paling lambat antara akhir Oktober hingga pertengahan November 2025.

Data per 28 Agustus 2025 mencatat geliat pembangunan yang terus bergerak: 6.720 SPPG telah beroperasi, 15.906 unit masih dalam proses verifikasi, dan 4.357 unit sedang menunggu verifikasi. Jika digabungkan, total potensi SPPG mencapai 26.873 unit di seluruh nusantara.

“BGN secara intens mempercepat proses verifikasi. Diperkirakan akan membutuhkan waktu satu bulan sampai semua mitra yang sudah ada dalam sistem statusnya dapat dikonfirmasi,” tutur Dadan.

Pembangunan SPPG di pelosok bukan sekadar infrastruktur, melainkan sebuah ikhtiar memastikan bahwa gizi sehat tak hanya berputar di kota-kota besar, tetapi juga menembus batas, menyentuh anak-anak di kampung-kampung jauh, dan merajut harapan akan generasi yang lebih sehat dan kuat.