Jakarta - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Buddha Kementerian Agama mendorong seluruh jajarannya untuk menjadikan anggaran bukan sekadar angka, melainkan instrumen nyata dalam memajukan umat Buddha di Indonesia. Pesan itu disampaikan Dirjen Bimas Buddha saat membuka kegiatan Penyusunan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2026 bertajuk “Dari Pagu ke Aksi, dari Anggaran ke Kinerja” di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Dalam arahannya, Dirjen menegaskan pentingnya menerjemahkan setiap rupiah dalam pagu anggaran menjadi aksi konkret yang berdampak langsung. Ia juga mengingatkan agar seluruh satuan kerja berhati-hati dalam pengelolaan dana publik dan menghindari segala bentuk kebocoran, baik dalam arti korupsi maupun inefisiensi.

“Bocor itu bukan hanya korupsi, tapi juga inefisiensi. Jika anggaran tidak dikelola secara efektif, itu pun bentuk kebocoran,” ujarnya.

Dirjen menginstruksikan seluruh aparat Bimas Buddha, mulai dari Pembimas, Penyelenggara, hingga Kepala Subdirektorat, untuk mencermati secara teliti Kerangka Acuan Kerja (KAK) dalam setiap kegiatan. Menurutnya, perencanaan yang matang akan membantu memastikan kegiatan selaras dengan akun anggaran serta mematuhi Standar Biaya Masukan (SBM) yang berlaku.

Lebih lanjut, ia meminta agar setiap penyusunan program diarahkan pada hasil yang terukur dan berdampak. Dirjen menegaskan, orientasi kinerja ke depan bukan lagi sekadar pada output (keluaran), tetapi pada outcome (hasil) yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kita harus bergerak dari sekadar melaksanakan kegiatan menjadi menghasilkan perubahan. Evaluasi bukan lagi tentang berapa banyak kegiatan dilakukan, tapi seberapa besar manfaatnya,” tegasnya.

Dirjen juga mengingatkan agar proses penyusunan dilakukan secara sistematis dan berbasis kinerja. Ia berharap, setiap langkah yang diambil oleh jajaran Bimas Buddha dapat mencerminkan tata kelola yang transparan, efisien, dan akuntabel sesuai arahan Presiden.