Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan keseriusannya untuk menurunkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) di bawah 6. Hal ini diutarakannya dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian PU dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperkuat pemanfaatan ICOR sebagai alat ukur kinerja pembangunan.

MoU Kementerian PU–BPS ini menjadi pijakan kepemimpinan Menteri Dody Hanggodo dalam memperkuat tata kelola pembangunan yang terukur, efektif, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat sesuai arahan Presiden Prabowo.

Menteri Dody menambahkan ICOR adalah konsep yang diperkenalkan Prof. Soemitro Djojohadikusumo telah lama digunakan Indonesia untuk menilai efisiensi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. 

Kementerian PU kata Menteri Dody sejak akhir 2024 membahas penerapan ICOR secara sistematis dan kini menetapkannya sebagai sasaran utama lima tahun ke depan melalui visi PU608.

"PU608 yakni ICOR di bawah 6, kemiskinan mendekati 0 persen, dan pertumbuhan ekonomi di atas 8 persen, sejalan dengan Asta Cita sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Komitmen ini juga diperkuat dalam rapat kabinet dua minggu lalu, ketika Menteri Keuangan menegaskan penurunan ICOR sebagai indikator kinerja yang dipantau berkala," jelas Menteri Dody di Aula Pendopo Kementerian PU, Selasa (19/8). 

Menteri Dody menambahkan kerja sama ini adalah langkah konkret untuk mengukur efektivitas setiap program pembangunan. Dia berharap dengan dukungan analisis BPS, Kementerian PU dapat memastikan sektor infrastruktur memberi dampak nyata bagi pertumbuhan. 

"Harapan kami, pada 2025 ekonomi bisa tumbuh di atas 5,5 persen. Kami akan mengarahkan setiap kebijakan untuk menurunkan ICOR agar pembangunan kian efisien dan berkualitas,” ujar Menteri Dody.

Sebagai mitra strategis, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan akan mendukung pengukuran efektivitas dan efisiensi program Kementerian PU serta memperkaya metodologi analisis ICOR agar lebih presisi. 

"Sektor konstruksi sebagai sektor padat karya dengan kontribusi besar pada penciptaan lapangan kerja, sehingga penguatan ICOR penting untuk memastikan setiap rupiah belanja infrastruktur berdampak optimal pada pertumbuhan," tegas Kepala BPS.

BPS sebelumnya merilis pertumbuhan ekonomi nasional triwulan II 2025 sebesar 5,12 persen, ditopang konsumsi dan investasi—menempatkan Indonesia di posisi kedua di ASEAN setelah Vietnam, serta kedua di G20 setelah China.