Jakarta - Rapat Koordinasi Teknis Penanggulangan Bencana (Rakortek PB) wilayah Barat dan Tengah yang digelar oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sejak 23 September 2025 resmi berakhir pada Jumat (26/9) di Kota Bandung, Jawa Barat. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga serta pemerintah daerah guna menyinergikan strategi penanggulangan bencana nasional dan daerah.

Rakortek PB 2025 mengusung tema “Sinkronisasi Program Penanggulangan Bencana yang Lebih Terpadu, Terarah, dan Berkesinambungan.” Melalui forum ini, BNPB menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, kerja sama yang solid, serta koordinasi pusat dan daerah yang efektif dalam menghadapi tantangan penanggulangan bencana ke depan.

Acara dibuka dengan panel eksternal yang menghadirkan sejumlah narasumber kunci, di antaranya Dr. Safrizal ZA (Kementerian Dalam Negeri) yang membahas strategi akselerasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan bencana, Dody Virgo C.R Sinaga (Bappenas) yang memaparkan arah kebijakan penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan nasional, serta Damayanti Ratunanda (Kementerian Keuangan/BPDLH) yang menjelaskan pemanfaatan Pooling Fund Bencana untuk meningkatkan resiliensi bangsa.

Sesi panel diskusi turut menghadirkan jajaran pejabat BNPB, yakni Deputi Bidang Sistem dan Strategi Raditya Jati, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan Andi Eviana, Plt. Inspektur Utama Saeful Alam, serta para direktur unit eselon II.

Selain itu, peserta juga mengikuti tiga desk tematik. Desk pertama berfokus pada penyusunan Jitupasna dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), desk kedua membahas penyusunan Renstra BPBD dengan indikator kinerja utama, sementara desk ketiga menyoroti inovasi daerah terkait layanan peringatan dini serta standar minimal kebutuhan logistik dan peralatan.

Rakortek PB 2025 diikuti 75 peserta yang terdiri dari 19 Bappeda dan BPBD provinsi wilayah Barat dan Tengah, termasuk perwakilan dari Kabupaten Tanah Bumbu. Kegiatan ini juga melibatkan 24 komponen perencana dari unit eselon II BNPB serta perwakilan lintas kementerian/lembaga terkait.

BNPB berharap hasil Rakortek ini dapat menghasilkan kesepahaman dan komitmen bersama antara pusat dan daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan penanggulangan bencana. Selain itu, kegiatan ini diharapkan memperkuat sinergi lintas sektor, menyelaraskan Renstra BNPB-BPBD periode 2025–2029, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam mengelola risiko bencana secara berkelanjutan.