Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, meminta pemerintah memperketat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tujuan perbaikan gizi dan penggerak ekonomi lokal benar-benar tercapai.

“Pengawasan ini harus bersifat permanen, bukan reaktif. Keamanan pangan harus jadi budaya kerja,” tegas Edy.

Pemerintah sebelumnya mewajibkan seluruh SPPG memiliki Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS), memperketat verifikasi penyelenggara, memberikan pelatihan penjamah makanan, hingga menyediakan rapid test kit untuk memastikan kualitas pangan.

Selain itu, audit keamanan pangan dan keuangan juga dilakukan bersama BPKP, termasuk sanksi pemberhentian bagi kepala SPPG yang lalai menjalankan tugas.

Menurut Edy, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah porsi makanan yang dibagikan, tetapi dari dampak langsung pada status gizi anak, penurunan keracunan pangan, dan meningkatnya pergerakan ekonomi lokal.

Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 menunjukkan angka stunting turun dari 21,5% menjadi 19,8%. Namun Edy mengingatkan bahwa penurunan stunting membutuhkan intervensi jangka panjang mulai dari remaja, calon pengantin, hingga anak usia dua tahun.

“MBG itu hanya satu bagian dari rangkaian intervensi gizi. Kita harus memastikan seluruh sistem pengawasan berjalan agar manfaatnya optimal,” ujarnya.