Jakarta - Kepala Desa Kanekes, Jaro Oom, menegaskan bahwa masyarakat Badui pada prinsipnya bersedia menerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama program tersebut tidak bertentangan dengan aturan adat dan tidak menimbulkan konflik di lingkungan masyarakat.

Menurutnya, masyarakat Badui sangat berhati-hati terhadap program baru yang masuk ke wilayah adat. Karena itu, aspek kesesuaian dengan adat menjadi syarat utama sebelum program diterapkan.

“Masyarakat Badui tidak masalah dengan program MBG jika satu sama dan satu rasa, serta tidak bertentangan dengan adat,” ujar Jaro Oom.

Meski demikian, ia mengaku belum mengetahui detail teknis cara pendistribusian makanan bagi penerima manfaat. Tantangan terbesar adalah tidak adanya sekolah formal di wilayah Badui, sehingga pola penyaluran MBG tidak bisa mengikuti skema umum yang selama ini berbasis fasilitas pendidikan.

Jaro Oom juga mempertanyakan apakah perlu dibangun dapur-dapur khusus di beberapa titik permukiman adat. Ia menegaskan bahwa satu titik dapur saja tidak mungkin cukup untuk memenuhi kebutuhan distribusi makanan karena jarak antarkampung yang jauh.

“Jika dapur hanya satu, itu tidak memungkinkan. Wilayah kami luas dan tersebar,” katanya.

Meski begitu, ia menegaskan kembali bahwa masyarakat Badui mendukung program pemerintah selama pelaksanaannya tidak memicu gesekan dan tetap menghormati adat setempat.