Jakarta - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik S. Deyang, menegaskan perlunya koordinasi lintas instansi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pesan tersebut disampaikan saat kunjungannya ke Jombang, Minggu (24/11).

Ia menekankan bahwa tidak boleh ada dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi tanpa sepengetahuan pemerintah kecamatan maupun pemangku wilayah.

“Semua titik harus melalui jalur koordinasi dari Korwil, Korcam, hingga Pemda. Kita ingin memastikan lokasi yang dibangun tepat dan aman,” ujarnya.

Capaian MBG di Jombang dinilai progresif. Dari 133 kuota titik, 77 sudah terisi, dan 38 di antaranya telah operasional. Bahkan 23 titik telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Nanik menambahkan bahwa koordinasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyangkut mitigasi risiko, termasuk keamanan pangan.

“Jika terjadi keracunan atau temuan bahan tidak layak, penyelesaiannya tidak bisa dilakukan BGN sendiri. Semua unsur harus bergerak bersama: Dinkes, Puskesmas, BPOM, Camat, Danramil, hingga Polsek,” tegasnya.

Ia mengonfirmasi adanya laporan dugaan masalah pada beberapa titik MBG di Jombang dan menyatakan bahwa pengawasan akan diperketat. Lokasi SPPG pun dilarang berada dekat TPS atau area rawan pencemaran.

Nanik juga menyinggung tantangan kenaikan harga bahan pokok, terutama ayam dan telur, yang mulai terjadi di sejumlah daerah termasuk Jombang. Pemerintah menyiapkan rencana pembentukan kantor koordinasi lintas kementerian di daerah pada 2026 untuk memperkuat struktur Satgas MBG.