Jakarta - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menghadiri Kunjungan Kerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sekaligus agenda serah terima kunci bagi penerima manfaat rumah subsidi di Perumahan Griya Multi Jadi, Kabupaten Tabanan, Bali.

Kehadiran BP Tapera dipimpin oleh Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, didampingi Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera Sid Herdi Kusuma serta Plt Direktur Pembiayaan Perumahan dan Layanan Digital Alfian Arif.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP diwakili oleh Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati bersama jajaran pejabat kementerian.

Turut hadir Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga. Kegiatan ini menjadi ruang dialog bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengembang untuk meninjau kondisi perumahan subsidi serta mengidentifikasi tantangan penyediaannya di Tabanan.

BP Tapera Apresiasi Kualitas Hunian

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan apresiasi setelah mendengar testimoni positif dari warga penghuni terkait kualitas bangunan Perumahan Griya Multi Jadi.

“Warga menilai rumah terasa kokoh dan nyaman. Kualitas hunian merupakan standar yang harus terus dijaga dalam penyediaan rumah bersubsidi,” ujarnya.

Owner Perumahan Griya Multi Jadi, I Gede Suardita, menjelaskan bahwa kawasan hunian tersebut memadukan rumah subsidi dan komersial dengan tingkat toleransi sosial yang baik serta telah menerapkan pengelolaan sampah mandiri.

Meski demikian, ia menyoroti tingginya harga tanah di Kabupaten Tabanan yang kini menjadi hambatan besar bagi pengembang dalam menyediakan rumah subsidi secara berkelanjutan. Ia berharap adanya penyesuaian harga jual rumah subsidi di Bali untuk menyesuaikan kondisi pasar.

BP Tapera Tekankan Urgensi Kajian Harga Rumah Subsidi di Bali

Merespons hal tersebut, Komisioner BP Tapera menegaskan bahwa masukan terkait harga tanah merupakan isu penting yang perlu ditangani.

“BP Tapera akan mengusulkan agar isu mahalnya harga tanah di Bali dikaji lebih lanjut sebagai bahan pertimbangan penyesuaian harga jual rumah subsidi oleh Kementerian PKP. Tujuannya agar penyediaan rumah untuk MBR tidak terhambat oleh dinamika pasar,” tegas Heru.

Kebutuhan Hunian Tabanan Terus Meningkat

Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga pada kesempatan itu menegaskan bahwa Tabanan merupakan kota penyangga Badung dan Denpasar, sehingga kebutuhan hunian semakin tinggi. Pemerintah daerah berharap program FLPP dan BSPS dapat terus diperluas demi meningkatkan akses masyarakat terhadap rumah layak.

Sementara itu, Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati menjelaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan strategi penyediaan hunian di kawasan urban, termasuk dorongan pembangunan rumah vertikal berbasis FLPP sebagai solusi atas mahalnya harga tanah. Ia mengapresiasi langkah Pemda Tabanan yang telah membebaskan BPHTB dan PBG bagi MBR.

Selain itu, ia juga menyampaikan sosialisasi KUR Program Perumahan dengan bunga 6% dan plafon hingga Rp5 miliar, serta komitmen renovasi 29.000 unit rumah melalui dukungan dana CSR.

BP Tapera Siap Perkuat Sinergi

Di penghujung kegiatan, BP Tapera menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pengembang dalam memastikan keberlanjutan pasokan rumah subsidi di Bali. Dengan kenaikan harga tanah yang semakin signifikan, BP Tapera menilai bahwa kajian penyesuaian harga rumah subsidi di Bali menjadi langkah krusial agar MBR tetap memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau.