Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmennya mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Upaya percepatan ini dilakukan melalui kolaborasi bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Gizi Nasional (BGN), yang menjadi motor teknis dalam penyusunan standar pelayanan, pengawasan gizi, dan pengelolaan fasilitas SPPG.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur gizi tersebut berfokus pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menurutnya, keberadaan BGN sangat krusial dalam memastikan setiap SPPG beroperasi sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah. “Jadi kami percepat lokasi-lokasi percepatan titik SPPG ini terutama di daerah 3T,” ujarnya, Rabu (26/11).

BGN mencatat bahwa hingga 11 November 2025, Program MBG telah menjangkau 41,6 juta penerima manfaat melalui 14.773 SPPG di seluruh Indonesia. Realisasi anggaran mencapai Rp43,4 triliun atau sekitar 61,23 persen dari total pagu MBG tahun 2025. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa perluasan akses gizi terus berjalan, meski pemerataan layanan masih membutuhkan akselerasi, terutama di wilayah rawan gizi.

Pada kesempatan terpisah, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa pemerintah akan menambah sekitar 4.700 SPPG baru dalam kurun 2,5 bulan ke depan. Fasilitas-fasilitas tersebut akan ditempatkan di berbagai daerah terpencil dan sub-urban, dengan target melayani tambahan 10 juta penerima manfaat.

Dadan menyoroti bahwa rendahnya tingkat pendidikan orang tua, khususnya di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, membuat intervensi gizi menjadi semakin mendesak. Ketiga provinsi tersebut saat ini masih menyumbang hampir dua juta kasus stunting, sebuah angka yang disebutnya jauh melebihi populasi anak-anak di sejumlah wilayah.

Menurut Dadan, pembangunan SPPG merupakan langkah strategis untuk mengatasi masalah gizi kronis dan memperkuat layanan dasar bagi masyarakat. BGN, kata dia, memastikan bahwa setiap penyediaan menu, proses penanganan makanan, hingga aspek sanitasi mengikuti pedoman yang telah dirancang secara ilmiah. Ia menegaskan bahwa peningkatan layanan gizi tidak hanya berfokus pada penanganan stunting, tetapi juga mencakup pengurangan defisiensi zat gizi mikro yang masih dialami oleh anak-anak usia sekolah dan perempuan usia subur.

Pemerintah berharap percepatan pembangunan SPPG yang melibatkan BGN, Kemendagri, dan Kementerian PU dapat memperkuat pelaksanaan Program MBG secara menyeluruh. Langkah ini menjadi komitmen untuk memastikan akses gizi yang setara di seluruh wilayah, sekaligus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang.