News
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengajukan banding terhadap vonis mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kemendagri Sugiharto dalam kasus korupsi KTP elektronik.
Hasilnya, penyidik menemukan bahwa ada sejumlah merek beras lain yang ternyata juga diduga melanggar hukum.
"Jangan sampai isu pemanfaatan infrastruktur sebagai kedok karena pemerintah tidak sanggup lagi biayai infrastruktur dengan utang cukup besar," kata Bhima.
"Pilpres masih sangat lama. Saya berharap isu ataupun manuver-manuver yang menyangkut pilpres jangan dilaksanakan hari ini, masih lama, akan mengganggu konsentrasi pemerintah dalam bekerja," katanya.
Menurutnya, secara umum siaran-siaran untuk anak-anak belum memenuhi kata cukup sehingga anak-anak kekurangan tayangan yang cocok untuk umur mereka.