Jakarta - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) terus memperkuat langkah akselerasi penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Dalam audiensi bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa pada Selasa pagi pukul 10.00–11.00 WIB, BP Tapera memaparkan capaian, hambatan, serta rekomendasi kebijakan untuk memastikan target penyaluran FLPP tahun 2025 dapat tercapai secara optimal.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Deputi Komisioner Pemupukan Dana, dan Deputi Komisioner Pemanfaatan Dana, serta dari Kementerian Keuangan hadir Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan, dan Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan mewakili Dirjen Kekayaan Negara.

Dalam paparannya, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa sejak 5 Agustus 2025, BP Tapera telah menyerahkan data rinci calon debitur FLPP kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Data tersebut berisi daftar calon penerima KPR subsidi yang telah lolos subsidi checking di sistem antrian SiKasep, namun belum diproses lebih dari dua bulan oleh bank penyalur. Sebagai tindak lanjut, OJK pada 20 Oktober 2025 menyampaikan hasil penelaahan terhadap 111.222 calon debitur terdiri dari 103.261 debitur Himbara dan BSI (93%) serta 7.961 debitur Non-Himbara (7%).

Dari jumlah itu, 5.632 calon debitur telah direalisasikan pencairannya, 11.297 calon debitur tengah dianalisis oleh bank, dan 25.107 calon debitur akan segera dihubungi oleh pihak bank penyalur. Dengan demikian, terdapat 36.404 calon debitur yang akan ditindaklanjuti, sedangkan penolakan karena status SLIK OJK hanya 3.299 calon penerima FLPP.

BP Tapera juga melakukan analisis manual terhadap data pengembang sebanyak 13.321 calon debitur, dan hanya 8.174 di antaranya yang dikategorikan sebagai tolakan SLIK OJK dengan kolektibilitas 1–5. Dalam forum tersebut, Heru juga memaparkan proyeksi pencapaian target 350.000 unit rumah subsidi hingga akhir Desember 2025.

Berdasarkan data yang dihimpun, potensi capaian meliputi tindak lanjut data analitik 57.644 unit, ready stock hingga akad 46.583 unit, tambahan dari kegiatan pemasaran di daerah potensial 9.000 unit, serta antrian proses di SiKasep sebanyak 33.635 unit.

Total keseluruhan potensi capaian diproyeksikan mencapai 354.200 unit rumah subsidi. Sebagai langkah strategis, BP Tapera mengajukan dua rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dan OJK:

a. Bagi kreditur yang masih eksis dan nasabah mampu melunasi tunggakan, agar status SLIK OJK diperbarui menjadi lunas sehingga pengajuan KPR FLPP dapat segera diproses.

b. Bagi kreditur yang sudah tidak eksis, diperlukan kebijakan relaksasi atau pemutihan tunggakan sampai batas nilai tertentu sebagai langkah afirmatif bagi MBR.

Menanggapi paparan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan apresiasi atas upaya BP Tapera dalam mengoptimalkan penyaluran FLPP dan mendukung akselerasi sektor perumahan nasional.

Menkeu juga memberikan arahan agar BP Tapera memperkuat basis data tolakan SLIK OJK dengan klasifikasi nilai tunggakan yang lebih detail dan signifikan sebagai dasar kuat untuk mengusulkan relaksasi kebijakan pemutihan tunggakan bagi calon debitur MBR.

Lebih lanjut, Menkeu menegaskan agar BP Tapera terus mengoptimalkan realisasi penyaluran 350.000 unit FLPP pada 2025, mengingat sektor perumahan rakyat memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.