News
Rabu, 22 Oktober 2025 | Redaksi
Badan Gizi Nasional berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang bersih, bebas dari korupsi serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang berintegritas. Hal ini selaras dengan amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Instansi Pemerintah.
Setiap rupiah dalam program MBG harus dapat dipertanggungjawabkan. Apabila sampai akhir tahun anggaran masih ada sisa dana, maka seluruhnya wajib dikembalikan ke Kas Negara sesuai ketentuan perundangan.
SPPG adalah dapur gizi publik. Karena itu, lokasi pembangunannya harus benar-benar bebas dari sumber pencemaran. Tidak boleh dekat TPA, kandang hewan, atau area yang berpotensi mengkontaminasi bahan makanan.
Pengadaan di lingkungan Badan Gizi Nasional memiliki peran strategis untuk memastikan ketersediaan pelayanan publik berkualitas khususnya dalam mendukung program Prioritas Makan Bergizi Gratis, pemerataan pelayanan gizi serta penguatan ketahanan gizi masyarakat.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Kepala BGN Nomor 63 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025.
