Tasikmalaya - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mengkebut pembangunan Bendungan Leuwikeris di Kabupaten Tasikmalaya.

Tujuan dari pembangunan bendungan ini di antaranya untuk mengatasi kekurangan suplai air irigasi di Kabupaten Tasikmalaya dan Ciamis sebagai salah satu sentra pertanian di Provinsi Jawa Barat.

Dengan adanya bendungan ini, manfaat lain yang bisa dirasakan masyarakat adalah mendapatkan sumber air baku berkapasitas 845 liter/detik untuk satu juta pelanggan di Kabupaten Ciamis, Banjar dan Tasikmalaya, mereduksi banjir sebesar 450 meter kubik per detik serta sebagai pembangkit listrik tenaga air sebesar 20 MW.

“Akan mengairi jaringan irigasi seluas 6.600 hektar di Daerah Irigasi (DI) Lakbok Utara dan DI Manganti seluas 4.616 hektar. Selama ini kedua DI ini kerap mengalami banjir saat musim hujan dan kekurangan air saat musim kemarau," kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono kemarin saat meninjau progres pembangunan Bendungan Leuwikeris, di Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (16/1).

Basuki mengatakan kapasitas tampung bendungan cukup besar yakni 81,44 juta m3, atau enam kali lebih besar dari Bendungan Raknamo di Provinsi NTT sebesar 14 juta m3.

"Sungai Citanduy belum memiliki bendungan. Apabila bendungannya sudah rampung, maka kontinuitas suplai air ke sawah terjaga," kata Basuki.

Pembangunan Bendungan Leuwikeris dimulai tahun 2016 dan ditargetkan selesai Maret 2021. Progres fisiknya saat ini sudah mencapai 15,58 % dan untuk pembebasan tanah sebesar 48,77%.

Adapun kontrak kerja pembangunannya terbagi menjadi tiga paket dengan nilai total Rp 1,9 triliun. Paket pertama dikerjakan oleh PT. PP - PT. Bahagia Bangun Nusa (BPN) KSO untuk konstruksi tubuh bendungan (main dam) dan fasilitas umum senilai Rp 867 miliar.

Paket kedua oleh PT. Waskita Karya - PT. Adhi Karya KSO untuk pembangunan pelimpah (spillway) senilai Rp 642,33 miliar.

Sedangkan paket lainnya dikerjakan oleh PT. Hutama Karya (Persero) untuk pekerjaan terowongan pengelak (tunnel divertion) dan pembangunan jalan akses senilai Rp 385,46 Miliar dan konsultan pengawasan oleh PT. Virama Karya dan PT. Catur Bina Guna Persada KSO sebesar Rp 47,34 miliar.