Foto: Dok: Humas PU. Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mendorong pengembangan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan di wilayah pesisir dan perbatasan. Salah satunya melalui percepatan pembangunan infrastruktur permukiman di Kawasan Tanjung Banun, Kota Batam, Kepulauan Riau. Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan melalui proyek ini, Pemerintah tidak hanya menghadirkan infrastruktur dasar, tetapi juga berkomitmen menciptakan kawasan yang layak huni, tangguh, serta mampu mendorong pemerataan ekonomi dan sosial, khususnya di wilayah pesisir dan perbatasan. Kawasan Permukiman Tanjung Banun merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dikembangkan secara kolaboratif oleh Kementerian PU, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Transmigrasi, dan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Kawasan ini dirancang sebagai permukiman baru yang terintegrasi dan produktif, dimana kondisi eksistingnya masih didominasi lahan perkebunan, tambak udang, peternakan, serta dua pusat lingkungan utama yaitu Kampung Melayu Tanjung Banun dan Kuala Buluh. Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Kepulauan Riau Rocky Adam menjelaskan pembangunan Kawasan Permukiman Tanjung Banun dilakukan di atas lahan seluas 36,77 Ha melalui kontrak tahun jamak (MYC) dengan nilai Rp164,77 miliar. “Pekerjaannya dimulai sejak Desember 2024 dengan progres fisik saat ini telah mencapai 45,23%. Target penyelesaiannya pada September 2025,” kata Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Kepulauan Riau Rocky Adam. Kementerian PU bertugas menyiapkan lahan persil rumah dimana kegiatannya mencakup pekerjaan tanah dan geosintetik, perkerasan berbutir, aspal, struktur, sistem air minum dan sanitasi, pembangunan Puskesmas Pembantu, penataan RTH dan lingkungan, serta penghijauan lahan cadangan. Selanjutnya, Kementerian Transmigrasi akan membangun rumah tipe 45 beserta utilitasnya di atas lahan yang telah disiapkan tersebut. “Kesiapan lahan persil rumah di Kawasan Permukiman Tanjung Banun ditargetkan sebanyak 150 persil pada akhir Juni 2025, 250 persil pada akhir Juli 2025, dan 350 persil pada akhir Agustus 2025,” ujar Rocky. BACA JUGA : Update Penanganan Banjir Sorong, Kementerian PU Normalisasi Kanal Makbusun dan Sungai Klafma Kementerian PU Dorong Resiliensi Infrastruktur Nasional Dalam Hadapi Dinamika Global Kementerian PU Rehabilitasi Gedung DPRD Sulsel dan Kota Makassar pada 2025 Pagu Anggaran Kementerian PU Tahun 2026 Resmi Ditetapkan Sebesar Rp118,5 Triliun Kementerian PU Sigap Tangani Bencana Banjir di Kota dan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.