Jakarta - Harga beras yang tetap tinggi, meski panen melimpah, menarik perhatian Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi. Untuk memahami akar masalahnya, ia memutuskan turun langsung ke lapangan, menelusuri jejak gabah dari sawah hingga rak supermarket.

“Logikanya, kalau produksi banyak, harga seharusnya terkendali. Saya perlu meng-cross check sendiri, bukan menuduh siapa-siapa. Kalau harga gabahnya Rp7.000 ke atas, berarti stoknya sedikit,” ujar Arief saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

Hari ini, data Panel Harga Bapanas mencatat gabah kering panen (GKP) di tingkat petani turun tipis menjadi Rp6.784 per kilogram, masih di atas Harga Pokok Produksi (HPP) Rp6.500. Sementara gabah kering giling (GKG) di penggilingan naik menjadi Rp7.933 per kilogram, dan harga beras medium ikut naik ke Rp13.163 per kilogram.

Ironisnya, data produksi beras nasional menunjukkan ketersediaan cukup melimpah. BPS memperkirakan produksi Januari - Oktober 2025 mencapai 31,04 juta ton, dengan proyeksi Bapanas sepanjang tahun bisa menembus 33,93 juta ton. Namun, realitas harga di pasar tampak berbeda.

Salah satu penyebabnya, kata Arief, adalah berhentinya produksi beberapa perusahaan pemasok beras akibat kasus beras oplosan. Akibatnya, rak-rak supermarket sempat kosong, meninggalkan jejak kekosongan yang terasa nyata bagi konsumen.

“Beberapa perusahaan yang biasa mengirim ke modern market kini setop produksi. Jadi rak-rak supermarket kosong,” jelasnya.

Pemerintah pun segera menunjuk pemasok baru untuk mengisi kebutuhan, meski proses distribusi memerlukan waktu. “Wajar jika kosong sebentar, sekarang kita isi pakai yang lain. Perlu waktu,” imbuh Arief.

Meski harga beras masih bergejolak, Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS, menegaskan inflasi mulai melandai. Dari 214 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga pada pekan keempat Agustus, tingkat inflasi beras tercatat 0,73%, lebih rendah dibanding Juli. Artinya, tekanan dari komoditas pangan perlahan mereda, membawa secercah harapan bagi konsumen.