Jakarta - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menyampaikan apresiasi kepada Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) atas dukungan dalam peningkatan pagu anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2026. Pernyataan itu disampaikan Ossy saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (15/9/2025).

“Atas nama Kementerian ATR/BPN dan mewakili Bapak Menteri, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan Bapak Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi II terhadap kenaikan anggaran. Harapan kami, peningkatan ini dapat memberikan dampak nyata dan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujar Ossy.

Wamen Ossy menekankan, sekitar 80 persen tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Karena itu, tambahan anggaran akan difokuskan pada dua aspek utama, yaitu penyederhanaan sistem layanan serta penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Menurutnya, perbaikan proses bisnis pelayanan menjadi prioritas, mengingat saat ini ATR/BPN memiliki 527 satuan kerja (Satker) di seluruh Indonesia. “Proses pelayanan harus semakin mudah, namun tetap akurat karena produk yang kami hasilkan bersifat hukum. Cepat bukan berarti tidak teliti,” jelasnya.

Selain itu, pembenahan SDM dilakukan dengan pengaturan rotasi penugasan pegawai atau tour of duty dan tour of area. Hal ini, lanjut Ossy, ditujukan agar aparatur tidak terjebak di zona nyaman dan memiliki pengalaman kerja yang lebih luas, sehingga kualitas pelayanan semakin meningkat.

Dalam kesempatan tersebut, DPR juga menyoroti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Ossy menjelaskan, pada 2024 target PTSL mencapai hampir 5 juta bidang tanah, namun turun menjadi 1,3 juta di 2025. Berkat dukungan DPR, target 2026 kembali naik menjadi 1,9 juta bidang.

“Sejak PTSL diluncurkan pada 2016–2017, kita telah mencatat kemajuan signifikan. Namun dari 126 juta bidang tanah di Indonesia, sekitar 25 persen masih belum bersertifikat. Inilah yang terus kami kejar,” ungkapnya.

Ossy menegaskan, percepatan PTSL penting untuk mencegah sengketa, konflik, dan perkara pertanahan di masa depan. Ia berharap Komisi II DPR RI terus memberikan perhatian dan pengawasan. “Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi, mudah-mudahan pelaksanaan PTSL semakin maksimal dan manfaatnya makin dirasakan masyarakat,” pungkasnya.