Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan belum ada rencana untuk merevisi besaran anggaran program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini ditetapkan sebesar Rp10.000 per porsi. Menurut BGN, angka tersebut masih mencukupi untuk sebagian besar wilayah Indonesia, meski diakui terdapat perbedaan harga bahan pokok di sejumlah daerah.

Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan besaran Rp10.000 per porsi sudah melalui perhitungan komprehensif dan masih relevan, terutama di wilayah Pulau Jawa yang memiliki tingkat harga lebih stabil.

“Belum ada revisi anggaran per porsi, karena Rp10.000 itu masih cukup, kecuali untuk daerah-daerah tertentu seperti Papua dan Maluku,” ujar Nanik di Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Nanik menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran MBG sangat bergantung pada kondisi geografis dan ekonomi tiap daerah. Ia mengakui bahwa di kawasan timur Indonesia, terutama Papua, harga bahan pokok bisa mencapai tiga kali lipat dari wilayah barat.

“Harga bahan baku di sana memang tinggi. Di Papua, Rp30 ribu pun bisa jadi belum cukup untuk satu porsi,” jelasnya.

Untuk itu, pelaksanaan MBG di lapangan tetap melibatkan pemerintah daerah (pemda) sebagai mitra utama dalam menyesuaikan kebutuhan biaya dan menu sesuai kondisi lokal.

“Pemda berperan penting dalam penyesuaian harga dan pengawasan agar pelaksanaan MBG berjalan efektif di setiap wilayah,” kata Nanik.

Ia juga menegaskan bahwa prinsip utama MBG bukan hanya memberi makanan gratis, tetapi memastikan gizi yang cukup dan seimbang bagi penerima manfaat. Setiap porsi MBG wajib mengandung dua lauk dan susu, sesuai pedoman yang telah ditetapkan.

“Anggaran bahan baku harus digunakan penuh untuk kebutuhan gizi anak. Jangan ada yang mengambil keuntungan berlebih. Ini soal komitmen dan integritas,” tegasnya.

Sebelumnya, besaran anggaran Rp10.000 per porsi telah diperhitungkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari kebijakan strategis pemerintah dalam meningkatkan asupan gizi anak-anak Indonesia.

Nanik menambahkan, BGN terus memantau penerapan program MBG di berbagai daerah, sekaligus mendorong agar ahli gizi dan akuntan di setiap satuan pelaksana saling mengingatkan untuk menjaga akurasi dan transparansi penggunaan anggaran.

“Kita ingin program ini tidak hanya berjalan, tapi juga berintegritas tinggi. Semua pihak harus saling mengawal,” pungkasnya.