Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) berencana memperluas jangkauan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga ke wilayah Baduy, Banten. Rencana ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menghadirkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada masyarakat di daerah terpencil dan sulit dijangkau.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa standar utama pembukaan SPPG baru adalah aksesibilitas wilayah serta keberadaan kelompok rentan gizi. Ia menekankan bahwa seluruh warga negara, tanpa terkecuali, harus mendapatkan layanan gizi yang memadai sesuai arahan pemerintahan Prabowo Gibran.

“Seluruh warga negara Indonesia yang jaraknya lebih dari 30 menit dari layanan terdekat berhak mendapatkan SPPG khusus wilayah terpencil,” ujar Dadan saat menghadiri rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11).

Dadan menjelaskan, keberadaan SPPG sangat penting terutama di daerah yang dihuni ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita. Meski wilayah tersebut tidak memiliki fasilitas pendidikan, layanan gizi tetap akan dihadirkan.

“Selama ada ibu hamil, ibu menyusui, atau anak balita, kita akan dirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Wilayah Terpencil,” tegasnya.

Selain memastikan jangkauan layanan, BGN juga akan menyesuaikan menu MBG dengan pangan yang disukai dan biasa dikonsumsi masyarakat Baduy. Pendekatan berbasis budaya lokal ini diharapkan membuat program lebih mudah diterima sekaligus memberdayakan potensi sumber daya setempat.

Lebih jauh, Dadan menyampaikan bahwa perluasan SPPG membutuhkan tambahan tenaga pendukung. Pasalnya, ketersediaan ahli gizi saat ini masih terbatas di sejumlah daerah. BGN pun mulai menjajaki opsi perekrutan tenaga dengan latar belakang keilmuan lain yang masih relevan.

“Komisi IX tadi memberi masukan agar BGN mencari solusi atas minimnya ahli gizi. Karena itu, kami mempertimbangkan tenaga dari bidang kesehatan masyarakat hingga teknologi pangan,” jelas Dadan.

Perluasan SPPG ke Baduy dan wilayah terpencil lainnya diharapkan bisa mempercepat perbaikan kualitas gizi masyarakat sekaligus memperkuat target pembangunan sumber daya manusia nasional.