News
Selasa, 25 November 2025 | Redaksi
Ia menekankan bahwa tidak boleh ada dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi tanpa sepengetahuan pemerintah kecamatan maupun pemangku wilayah.
Kondisi ini mendapat perhatian serius dari Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, yang hadir dalam Rapat Sosialisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program MBG, Selasa (25/11/2025).
Dalam forum tersebut, Nanik menyampaikan bahwa program MBG salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto tidak akan berjalan maksimal apabila unsur pengelola saling berselisih.
Ini perlu ada kesepakatan nasional. Perlu ada Undang-Undang (UU) Administrasi Pertanahan baru. Yang di dalam UU Administrasi Pertanahan baru itu nanti ada semacam jeda transisi waktu. Sama seperti UU Pertanahan. UU Pertanahan dulu ada transisi waktu, 20 tahun buat eigendom sama hak-hak barat dikasih untuk mendaftar ulang.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan pentingnya tata kelola data sebagai fondasi manajemen kebencanaan. Komitmen ini diwujudkan melalui pengukuhan Forum Satu Data Bencana (SDB) dan peluncuran sistem informasi SDB Sumatera Barat di Padang, Selasa (25/11).
