Wawancara

Bupati Frederikus : Bangsa Ini Akan Terpecah Jika Kita Saling Bermusuhan dan Saling Fitnah di Media Sosial

Bupati Merauke Frederikus Gebze Foto: Bupati Merauke, Frederikus Gebze.

Jakarta - Maraknya peredaran berita palsu atau hoax sudah sangat memprihatinkan. Tidak jarang, menyebarnya berita sumir, bohong, bahkan cenderung fitnah menjadi viral di media sosial yang banyak diperbincangkan di masyarakat. Tentu saja, Jika kondisi ini terus dibiarkan dapat menyebabkan perpecahan, membahayakan persatuan dan kesatuan, Ke-Bhinneka Tunggal Ika-an, munculnya radikalisme dan pembunuhan karakter.

Berbincang masalah tersebut, Bupati Merauke, Frederikus Gebze mengajak masyarakat agar menjaga perilaku dan bijak dalam menggunakan media sosial.Bagi Bupati yang juga pernah dizalimi ini, energi, waktu, dan biaya akan terbuang percuma jika sesama bangsa saling fitnah dan saling menghujat. Baginya, tidak ada hal yang salah jika seseorang atau sekelompok orang ingin berpendapat atau menyampaikan kritikan, saran dan masukan. Tapi yang salah adalah jika pendapat itu tidak disampaikan dengan layak dan kurang etis.

Berikut petikan wawancaranya dengan Yapto Prahasta Kesuma dan Ali Ramadan Munthe:

Bagaimana pandangan Anda melihat maraknya berita palsu atau hoax akhir-akhir ini

Saya melihat ada trend yang berkembang yaitu pergeseran strata sosial di masyarakat. Tadinya kita sangat mencemaskan dengan ancaman teroris, narkoba, dan korupsi yang menjadi berita utama. Tapi kita lupa bahwa ada pergeseran strata sosial di masyarakat. Saya melihat ada gejala teknologi rasis saat ini.

Bisa dijelaskan?

Teknologi rasis itu memanfaatkan atau menggunakan kecangihan teknologi komunikasi seperti facebook, twitter, instagram dan media sosial lainnya. Ada kebebasan yang kebablasan disitu, sehingga seseorang atau sekelompak orang dapat membentuk opininya melalui media sosial terhadap orang yang dibencinya, jadi tidak perlu lagi dia menyampaikan secara fisik. Cukup dia menggunakan teknologi yang dipakai dengan kedua tangganya dan dapat tersebar luas.

Berarti harus segera disikapi ya?

Segera, jangan kan masyarakat biasa, dari Presiden sampai ke kepala daerah, teknologi rasis ini dapat dijadikan alat tendensi, sikap keberpihakan yang berlebihan.

Contohnya?

Misalnya kita bicara tatanan politik. Kita bisa lihat sikap dari lawan-lawan politik, kita bisa lihat orang-orang yang tidak suka dengan adanya kebijakan yang dibuat, tidak suka dengan gaya kepemimpinan seseorang. Padahal bisa saja kepemimpinan yang sudah ada itu sudah bagus tapi kenapa dicari-cari pembenaran yang lain.

Anda sendiri pernah mengalaminya?\Saya merasa pernah dizalimi dengan cara-cara seperti itu, tapi kita jangan tenggelam atau masuk ke dalam hal-hal yang demikian. Yang penting kita membuktikan dan mejawabnya dengan merealisasikan program kerja, visi misi, dan pemberdayaan kepada masyarakat. Kita adalah bangsa Indonesia yang mempunyai etika, moral, tahu aturan dan beradab.

Bisa diceritakan Anda dizalimi seperti itu?

Ketika kita sebagai pejabat publik dizalimi dengan cara-cara yang demikian, dibuat berita palsu, ini kan sama saja dengan pembunuhan karakter.

Tidak melakukan upaya hukum?

Kalau kita melakukan upaya hukum, itu prosesnya panjang, berbelit-belit, menghabiskan waktu dan biaya. Memang ada yang menyampaikan saran ‘apabila itu ditemukan tidak perlu ditanggapi, biarkan saja.’ Tapi kalau itu terus menerus, itu akan menjadi satu polemik, itu akan mengganggu.

 

Lalu bagaimana Anda menyikapinya?

Kalau kita sesama bangsa saling fitnah, saling menghujat, saling menjelekkan dan saling menolak, habis energi kita untuk hal itu. Harus dipahami, dengan kondisi seperti itu, negara lain yang mempunyai kepentingan akan dengan mudah menguasai Indonesia.

Ada kemungkinan bisa dimanfaatkan dengan politik pecah belah?

Negara luar dengan mudah bisa memanfaatkan politik devide et impera yang dulu dipakai di zaman kompeni dan terulang lagi di zaman yang canggih sekarang ini. Devide et impera itu politik pecah belah kombinasi strategi politik, militer, dan ekonomi yang bertujuan mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukan.

Bagaimana Anda melihat jika seseorang atau sekelompok orang melakukan kritikan?

Mengkritik, memberikan saran dan masukan itu boleh-boleh saja, tidak ada yang salah. Kritik itu kepedulian untuk menghadirkan yang lebih baik. Tapi kritik harus berdasarkan data, bukti dan disampaikan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum dan etis.

Tahun depan akan diadakan Pilkada serentak dan 2019 akan berlangsung pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Apa harapan Anda agar berita palsu ini bisa tidak dijadikan alat tendensi?

Saya harapkan untuk diantisipasi sedini mungkin. Supaya jangan apa yang sudah menjadi prestasi seseorang, biarlah prestasi itu dilihat dan dinikmati banyak orang. Kalaupun dia tidak berprestasi atau belum, mari kita memberi kritik yang membangun, kita beri solusi, dan kita tawarkan program kita itu apa. Jangan kita masuk dan menzalimi, membuat intimidasi sampai ke ruang pribadi dan unsur keluarga. Itu sangat melanggar etika.

Menurut Anda apakah aparat penegak hukum mampu membendung fenomena berita palsu ini?

Saya yakin tidak mampu.

Kenapa?

Ini merupkan alat kecangihan yang tidak bisa sepenuhnya dikontrol oleh kita semua. ini tanggung jawab kita bersama. Pemerintah mempunyai payung hukumnya, dari situ bisa dilakukan.

Saran Anda terhadap Pemerintah?

Pertama Pemerintah membentuk satuan-satuan Satgas, yang sudah ada ya, yang sudah ada itu Kejaksaan, Kepolisian dan Kemenkominfo. Mereka bekerja masing-masing di 34 propinsi untuk memantau seluruh berita yang masuk dan memastikan tidak ada simpang siur berita di masyarakat. Kadangkala berita itu bisa saja di daerah tidak terjadi apa-apa, tetapi dikirim keluar lalu dimasukan kembali. Jadi diluar itu ramai sehingga orang bertanya ada apa? Padahal di dalam diam-diam saja.

Selain itu?

Mungkin yang menjadi penting adalah semangat spiritualisme. Spiritual itu adalah kembali kepada akidah kita masing-masing, agamanya. Peran-peran tokoh agama, baik lewat masjid, gereja, pura hingga vihara untuk disampaikan kepada umatnya, jangan memfitnah dan menzalimi, karena ini akan berkaitan dengan moral bangsa sendiri. Lalu lembaga-lembaga pendidikan harus menjadi motor untuk menyampaikan etika secara akademis, ilmiah, dan professional.

Bagaimana dengan lembaga budaya?

Itu tidak kalah penting. Karena kita punya budaya dan etika, jangan nanti dizalimi senyum-senyum saja, itu kan juga salah. Supaya tidak seperti itu, budaya harus lebih kita hidupkan kembali, kita kikis, dan kita jaga. Jika semua itu tidak segera kita lakukan, saya yakin dan percaya bangsa ini akan terpecah belah karena dibelah kita sendiri. Kita saling bermusuhan, agama dikait-kaitkan, suku, ras, dan antar golongan. Kita juga akan sangat mudah dimanfaatkan segelintir orang, kepentingan elit, dan kepentingan negara luar. Itu yang tidak boleh terjadi.

   
BACA JUGA :