Foto: Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja. Dok: Istimewa. Jakarta - Badan Bank Tanah saat ini mengelola lahan seluas 33.000 hektar. Anggota III BPK Akhsanul Khaq mengatakan, 30 persen di antaranya akan dikerahkan untuk reforma agraria. "Badan Bank Tanah telah memperoleh tanah seluas 33.000 hektar dan menyediakan tanah untuk reforma agraria 30 persen dari tanah negara yang diperuntukkan bagi Badan Bank Tanah," katanya, dikutip dari keterangan resmi, Rabu (14/05/2025). Ia meyakini bahwa total luas lahan yang dikelola Badan Bank Tanah akan bertambah pada tahun depan. "Ini memang perolehannya di tahun tersebut baru 33.000 hektar, tapi saya yakin ke depannya dengan kerja sama yang baik dengan Kementerian ATR/BPN akan lebih banyak lagi tanah yang dikelola," jelasnya. "Ini memang perolehannya di tahun tersebut baru 33.000 hektar, tapi saya yakin ke depannya dengan kerja sama yang baik dengan Kementerian ATR/BPN akan lebih banyak lagi tanah yang dikelola," jelasnya. Akhsanul juga mengapresiasi upaya Badan Bank Tanah dalam menyediakan lahan untuk kepentingan pembangunan Bandara VVIP IKN dan jalan tol. Di sisi lain, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Badan Bank Tanah. Penyerahan laporan berlangsung di kantor Badan Bank Tanah, Jakarta, Kamis (08/05/2025), yang dilakukan secara resmi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pemeriksa Keuangan Negara III Dede Sukarjo kepada Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja dan disaksikan oleh Akhsanul Khaq. Parman menyampaikan, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, khususnya oleh Tim Pemeriksaan Keuangan Negara III, merupakan bentuk kontrol yang sangat penting dan bermanfaat. Menurutnya, LHP merupakan instrumen pembelajaran yang konstruktif dan menjadi pendorong untuk terus melakukan perbaikan internal secara berkelanjutan. "Catatan dan rekomendasi yang disampaikan akan segera kami tindak lanjuti dengan penuh tanggung jawab," kata Parman. BACA JUGA : Kementerian ATR/BPN Dukung Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan Sertipikasi Tanah dan Reforma Agraria Dirjen Tata Ruang Dorong Integrasi RDTR dengan OSS untuk Percepatan Investasi Agendakan Kunjungan ke Maluku Utara, Menteri Nusron Komitmen Kawal Sinergi Jajaran di Moloku Kie Raha Akses Peta Pertanahan Melalui Bhumi Terbuka untuk Publik, Kementerian ATR/BPN Perkuat Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Wamen Ossy Laporkan Progres Pengadaan Tanah untuk Huntap Warga Terdampak Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki ke Menko PMK Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.