Jakarta - Badan Pangan Nasional (NFA) menekankan pentingnya penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) oleh Perum Bulog agar tidak terjadi penumpukan stok di gudang. Penyaluran dinilai krusial, selain untuk menjaga kualitas beras juga demi stabilitas harga di pasaran.

“Penugasan Bulog tahun ini sebanyak 3 juta ton setara beras. Itu bukan hanya soal serapan, tapi juga penyaluran. Jadi stok harus dikeluarkan secara konsisten,” ujar Kepala NFA Arief Prasetyo Adi saat mendampingi Panja Komisi IV DPR RI dalam kunjungan ke Modern Rice Milling Plant Bulog Subang, Jawa Barat, Senin (8/9/2025).

Arief menyebut stok akhir tahun ideal di kisaran 1,5–1,8 juta ton. Menurutnya, angka tersebut cukup aman tanpa harus menimbulkan beban biaya dan risiko penurunan mutu. “Kalau stok terlalu besar, bunganya tinggi dan gudang penuh. Padahal Maret–April saat panen raya, gudang harus siap menampung gabah baru,” katanya.

Realisasi Hampir Capai Target
Per 8 September 2025, total stok beras Bulog mencapai 3,97 juta ton. Serapan beras sudah 2,98 juta ton atau 99,52 persen dari target. Sementara penyaluran CBP tercatat 734,5 ribu ton melalui program bantuan pangan maupun Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Untuk mempercepat penyaluran, pemerintah membuka tujuh jalur distribusi, mulai dari instansi pemerintah, pasar rakyat, hingga ritel modern. “Semua saluran kita buka agar masyarakat mudah mengakses beras SPHP,” ucap Arief.

Pelajaran dari Tahun Lalu
Pada 2024, Bulog menyalurkan 3,4 juta ton CBP—terbesar dalam lima tahun terakhir—dengan stok akhir tahun 1,8 juta ton. Kondisi ini berdampak positif pada inflasi pangan yang turun drastis hingga hanya 0,12 persen di akhir tahun.

DPR Soroti Distribusi
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, meminta Bulog membenahi distribusi beras agar stok besar tidak menjadi kendala di lapangan. “Publik masih mengeluhkan beras langka, padahal stok Bulog sempat 4,2 juta ton. Artinya distribusinya yang perlu diperbaiki,” katanya.

Alex juga memastikan masyarakat bisa menukar beras Bulog yang kualitasnya kurang baik. “Kalau ada beras jelek, bisa dikembalikan. Pemerintah terbuka untuk itu,” tegasnya.

Kunjungan kerja Panja Komisi IV DPR RI ini turut dihadiri Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, Dirjen Tanaman Pangan Kementan Yudi Sastro, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA I Gusti Ketut Astawa, serta jajaran Bulog.