Jakarta - Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN menegaskan perlunya transformasi teknologi dalam perencanaan tata ruang nasional. Hal ini disampaikan dalam forum Talks: Peran Teknologi Informasi dalam Penataan Ruang yang menjadi bagian dari rangkaian The 7th Planocosmo International Conference, Senin (15/9).

Forum yang digelar bersama Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia, Alumni Planologi ITB (API), dan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) ITB ini membahas implementasi kebijakan One Spatial Planning Policy (OSPP) serta sinergi pemerintah, akademisi, dan praktisi.

Sekretaris Ditjen Tata Ruang, Reny Windyawati, menekankan bahwa arah perencanaan ke depan harus mampu mengintegrasikan ruang darat, laut, udara, hingga dalam bumi.

“Semua Rencana Tata Ruang (RTR) harus bisa disajikan dalam format 3D. Peta dua dimensi tidak lagi cukup, terutama untuk penerbitan KKPR,” ujar Reny.

Reny juga menyinggung pentingnya revisi PP Nomor 13 Tahun 2017 dan PP 21 Tahun 2021 guna menyesuaikan kebutuhan ruang, investasi, serta pembaruan KBLI. Ia menambahkan, mekanisme baru sedang dipersiapkan agar penerbitan KKPR berbasis Service Level Agreement (SLA) dapat lebih fleksibel, termasuk melalui skema fiktif positif.

Sementara itu, Dirjen Tata Ruang Suyus Windayana menilai bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan keberlanjutan lingkungan.

“RTR perlu dibuat lebih detail. Tantangan kita adalah bagaimana mengintegrasikan semua data dan kebutuhan ke dalam satu sistem perencanaan,” jelasnya.

Menurut Suyus, perkembangan teknologi membuka peluang bagi tata ruang yang lebih presisi melalui model 3D dan standar skala yang tepat, sehingga revisi RTR lima tahunan dapat dilakukan lebih efektif.

Selain diskusi panel, acara juga diramaikan dengan peluncuran buku “Masa Depan Perencanaan Indonesia II: Teknologi, Resiliensi, dan Masa Depan Perkotaan” yang menghadirkan gagasan baru mengenai pembangunan ruang di Indonesia.