Jakarta – Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi memastikan bantuan pangan beras akan kembali dialokasikan selama dua bulan, yakni Oktober dan November 2025. Pernyataan ini disampaikan Arief dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).

“Bantuan pangan beras 2 bulan sudah bisa dieksekusi, sehingga kami mengundang Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI untuk mekanisme pengawasan sama-sama di lapangan,” ujar Arief.

Arief menjelaskan, mekanisme penyaluran bantuan masih sama seperti sebelumnya pada Juni–Juli 2025, menggunakan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan penerima. Setiap keluarga penerima manfaat (KPM) mendapat 10 kilogram beras per bulan, sehingga untuk alokasi dua bulan, setiap KPM menerima total 20 kilogram beras. Pendanaan berasal dari Kementerian Keuangan melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), bukan anggaran tambahan NFA.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bantuan pangan ini termasuk dalam program stimulus ekonomi 2025 dan membutuhkan anggaran sebesar Rp 7 triliun untuk periode dua bulan tersebut. Menurut Airlangga, terdapat opsi perpanjangan hingga Desember 2025, tergantung evaluasi realisasi anggaran.

Dalam RDP, Arief juga menyampaikan usulan tambahan anggaran 2026 sebesar Rp 22,5 triliun untuk program Cadangan Beras Pemerintah (CBP), termasuk penyaluran bantuan pangan, stabilisasi pasokan dan harga, serta bantuan bencana alam. Selain itu, NFA telah mengajukan anggaran Rp 233,3 miliar untuk kegiatan tahun 2026, yang telah disetujui Komisi IV DPR RI dan akan dibahas lebih lanjut di Badan Anggaran DPR RI.

“Anggaran ini sudah kami sampaikan ke Komisi IV DPR RI, Bappenas, dan Kementerian Keuangan. Pemerintah tentu punya prioritas, dan kami menunggu persetujuan. Yang pasti, kami selalu mengikuti arahan Bapak Presiden Prabowo,” tegas Arief.