Isu Pangan Kian Sensitif, BGN Dorong SPPG Perkuat Peran Komunikasi

badangizinasional,bgn,dadan Foto: Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN), Khairul Hidayati. Dok: Istimewa.

Jakarta - Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN), Khairul Hidayati menekankan pentingnya peran komunikasi publik dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Hal ini dia tuturkan dalam Forum Koordinasi Penguatan Sinergi Kehumasan dalam Membangun Pelayanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang Responsif, di Jakarta, Jumat (19/9).

Hida menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan amanat besar kepada BGN untuk menjalankan program prioritas nasional melalui MBG. Dalam hal ini, SPPG berperan vital untuk pelayanan gizi di masyarakat.

"Namun, seiring meningkatnya perhatian publik terhadap isu pangan dan gizi, peran SPPG tidak lagi sebatas teknis. SPPG bukan hanya dapur pelayanan gizi, tetapi juga wajah Badan Gizi Nasional serta ujung tombak program MBG di mata masyarakat. Apa yang dilakukan SPPG di lapangan, baik besar maupun kecil, akan ikut memengaruhi bagaimana publik memandang program dan lembaga ini," ujar Hida dalam sambutannya.

Kata Hida, meningkatnya sorotan publik terhadap isu pangan dan gizi membuat peran SPPG meluas, tidak hanya sebatas teknis pelayanan. Menurutnya, setiap peristiwa yang menyangkut pangan dan gizi akan cepat menyebar dan memengaruhi persepsi publik, termasuk beberapa insiden keamanan pangan yang belakangan mencuat.

"Kondisi tersebut menuntut kita untuk tidak hanya sigap dalam pelayanan, tetapi juga mampu menjelaskan dengan baik kepada publik. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang jernih, akurat, dan meyakinkan. Karena itu, komunikasi publik tidak bisa lagi dianggap tambahan, melainkan bagian yang menyatu dengan pelayanan," lanjut dia.

Dia menambahkan, komunikasi publik kini harus menjadi bagian integral dari pelayanan gizi. Kepala SPPG, meskipun fokus pada operasional, juga dituntut mampu menjadi representasi BGN di daerah.

"Kita tentu menyadari bahwa komunikasi publik bukan perkara mudah. Ada keterbatasan sumber daya, derasnya arus informasi di media sosial, hingga ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi. Namun, saya percaya tantangan ini bisa kita hadapi bersama. Dengan memanfaatkan teknologi digital, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, dan membangun jejaring komunikasi yang solid, kita bisa menjadikan tantangan sebagai peluang," kata Hida.

Dengan forum koordinasi ini, lanjut Hida, menjadi ruang strategis untuk menyatukan langkah teknis sekaligus menyamakan persepsi mengenai komunikasi dengan masyarakat.

"Pelayanan yang baik harus berjalan beriringan dengan komunikasi yang baik.” Inilah prinsip sederhana yang perlu kita pegang bersama. Karena pada akhirnya, kualitas layanan gizi tidak hanya diukur dari seberapa baik kita bekerja, tetapi juga dari seberapa besar masyarakat merasa dilibatkan, dihargai, dan mendapatkan kepastian dari kita," tandasnya.