Jakarta - Upaya memperkuat tata kelola pertanahan dan tata ruang di ibu kota mendapat dorongan baru. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta, Erry Juliani Pasoreh, melakukan audiensi dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (20/10/2025).

Pertemuan berlangsung dalam suasana konstruktif dan berfokus pada peningkatan sinergi antara BPN dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Keduanya menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat berbagai program strategis pertanahan, termasuk sertipikasi aset tanah milik Pemprov dan penataan ruang kota yang berkeadilan.

Erry Juliani menjelaskan bahwa BPN DKI Jakarta terus berupaya memastikan seluruh aset pemerintah daerah memiliki kepastian hukum. “Kepastian hukum atas tanah adalah fondasi penting bagi perencanaan pembangunan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Pramono Anung menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap langkah-langkah BPN. Ia menekankan bahwa Pemprov DKI Jakarta siap memperkuat koordinasi dan berbagi data pertanahan guna mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang selama ini menghambat proses pembangunan.

“Kami ingin memastikan setiap jengkal tanah di Jakarta memiliki kejelasan status dan fungsi, agar pembangunan berjalan transparan dan tidak menimbulkan sengketa,” tutur Pramono.

Melalui audiensi ini, kedua institusi sepakat memperkuat kerja sama dalam pengelolaan pertanahan yang lebih tertib, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik. Sinergi tersebut diharapkan menjadi fondasi bagi Jakarta menuju kota global yang tertata dan berkelanjutan.