Jakarta - Pemerintah terus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Badan Intelijen Negara (BIN) resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Sinergi Penguatan Pengawasan Program MBG, sebagai langkah strategis memastikan program berjalan efektif, aman, dan akuntabel.

Kolaborasi dua lembaga ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan program yang menjadi salah satu prioritas nasional di bidang pembangunan sumber daya manusia (SDM). Program MBG sendiri merupakan implementasi dari arah kebijakan RPJMN 2025–2029 dan mendukung pencapaian empat indikator utama Sustainable Development Goals (SDGs).

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola (Sistakol) BGN Tigor Pangaribuan menyebutkan, kerja sama ini bukan sekadar administratif, tetapi langkah nyata membangun sistem pengawasan terpadu yang mampu menjawab tantangan lapangan.
“Program MBG bersifat multi sektor dan kompleks, mulai dari aspek distribusi, tata kelola, hingga keamanan pangan. Karena itu, BGN membutuhkan peran strategis BIN sebagai mitra intelijen untuk memastikan setiap proses berjalan sesuai koridor hukum dan keamanan,” ujar Tigor.

Ia menegaskan, sinergi dengan BIN merupakan bentuk jaminan integritas pemerintah terhadap pelaksanaan program. “BGN kini berpasangan dengan BIN untuk membentuk barisan pertahanan yang solid demi menjaga keberlangsungan program MBG,” imbuhnya.

Kerja sama tersebut mencakup pembentukan sistem Integrasi Pengawasan Pelaksanaan MBG, yang menghubungkan jaringan intelijen dan pengawasan di seluruh daerah. Model ini diharapkan mampu memitigasi risiko seperti penyimpangan dana, kasus keracunan makanan, atau potensi pelanggaran hukum di tingkat pelaksana.

Dengan mekanisme baru ini, BGN dan BIN berkomitmen untuk memastikan distribusi makanan bergizi terlaksana secara aman, transparan, dan tepat sasaran. Sinergi keduanya sekaligus menandai babak baru kolaborasi antarinstansi dalam memperkuat sistem ketahanan gizi nasional.