Jakarta - Setelah muncul dugaan bahwa air menjadi sumber pencemaran dalam kasus insiden keamanan pangan di Kabupaten Bandung Barat, hasil investigasi Badan Gizi Nasional (BGN) justru menyatakan sebaliknya: air dari enam dapur penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG) dinyatakan aman dan memenuhi syarat.

“Air yang digunakan di enam SPPG di Bandung Barat telah memenuhi standar fisik, kimia, dan mikrobiologi. Jadi, kualitas air bukan masalah,” tegas Ketua Tim Investigasi Independen BGN Arie Karimah Muhammad di Jakarta, Sabtu (9/11).

Menurut Arie, investigasi dilakukan setelah serangkaian kasus keamanan pangan yang menimpa siswa di beberapa wilayah. Ada tujuh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat, masing-masing di Cipongkor, Cihampelas, Cisarua, dan Lembang.

Kasus pertama pada 26 September 2025 menimpa siswa yang menerima hidangan dari SPPG Cipongkor Cijambu, Cipongkor Neglasari, dan Cihampelas. Investigasi yang rampung 17 Oktober menemukan penyebabnya adalah cemaran nitrit pada menu melon dan lotek.

Sementara kasus berikutnya di Cisarua Jambudipa dan Cisarua Pasirlangu (14–15 Oktober) tidak dapat dikonfirmasi penyebabnya karena tidak tersedia data hasil uji makanan.

Pemeriksaan kualitas air dilakukan oleh Labkesmas Kabupaten Bandung Barat pada 23 Oktober dan 3 November 2025 untuk kebutuhan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). Hasilnya, seluruh air di enam SPPG — kecuali SPPG Cihampelas — memenuhi syarat kelayakan konsumsi.

Adapun air di SPPG Cihampelas dinyatakan tidak memenuhi syarat karena mengandung mangan, zat besi, dan bakteri Coliform melebihi batas toleransi.

“Secara umum, air dari enam lokasi lainnya aman digunakan. Dugaan kuat penyebab kasus justru berasal dari faktor bahan pangan, terutama kadar nitrit tinggi pada sayuran,” ujar Arie.

Sebagai langkah antisipatif, BGN mewajibkan seluruh SPPG untuk menggunakan air kemasan galon bersertifikat dalam proses memasak. “Ini bukan karena airnya tercemar, tetapi untuk memperkuat jaminan keamanan pangan di semua dapur MBG,” tambahnya.

Hasil investigasi ini diharapkan menjadi dasar perbaikan sistem pengawasan rantai pasok pangan, terutama dalam penyimpanan bahan makanan dan penentuan waktu distribusi hidangan.