Jakarta - BP Tapera bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperluas sosialisasi program pembiayaan perumahan kepada para pelaku bisnis properti dan sektor UMKM. Pada kegiatan yang digelar di Hotel Atria, Magelang, seluruh pemangku kepentingan diundang untuk memahami lebih dalam peluang melalui program FLPP dan KUR Perumahan.

Staf Khusus Menteri PKP Bidang Perbankan dan Pembiayaan, Dwidadi Sugito, menegaskan bahwa sektor perumahan adalah penggerak ekonomi yang memiliki multiplier effect besar. “Sektor ini menghidupkan banyak lini, mulai dari penyediaan bahan bangunan, tenaga kerja, transportasi, hingga UMKM sekitar,” ujarnya.

Dwidadi memaparkan bahwa KUR Perumahan dihadirkan untuk memperkuat pelaku usaha, terutama di sektor mikro, kecil, dan menengah. Program ini berbeda dari KPR Subsidi, yang pembiayaannya terbagi antara pemerintah dan perbankan. “KUR Perumahan sepenuhnya dibiayai pemerintah melalui subsidi bunga. Demand bisa untuk semua profesi, sementara supply untuk pengembang, kontraktor, hingga toko bangunan,” jelasnya.

Di sesi berikutnya, Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera, Sid Herdi Kusuma, menyoroti manfaat besar program FLPP yang kini semakin diperkuat oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia menjelaskan bahwa FLPP memberikan bunga tetap 5% sepanjang tenor, jauh lebih rendah dari KPR konvensional yang bisa mencapai 10%.

“Besaran cicilan hampir setara biaya kontrakan bulanan. Pemerintah juga menggratiskan BPHTB, PPN, PBG/IMB, serta memberikan bantuan uang muka Rp4 juta,” kata Sid Herdi.

BP Tapera juga menegaskan pentingnya standar kualitas bangunan. Pemerintah bersama mitra rutin melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan kelayakan bangunan dan lingkungan. Sid Herdi menambahkan, “Kuota FLPP masih sangat tersedia. Kami dorong mitra di Jawa Tengah untuk semakin gencar menyosialisasikannya.”

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, turut menyoroti bahwa 98% pelaku usaha yang terlibat adalah UMKM sehingga perlu didukung program seperti KUR Perumahan. Ia juga mencatat bahwa meski minat masyarakat terhadap rumah subsidi meningkat, jumlah pengembang yang aktif justru menurun.

Menurut Heru, isu modal merupakan penyebab utama sehingga KUR Perumahan diharapkan dapat menjadi solusi. Untuk FLPP, Heru memastikan kuota tahun 2025 meningkat menjadi 350.000 unit berkat perjuangan Kementerian PKP. Namun ia mengingatkan bahwa masih terdapat kendala seperti izin lahan dan SLIK OJK calon debitur.

“SLIK bersifat netral, tetapi kita tetap perlu masukan dari para pengembang untuk mempertimbangkan kebijakan selanjutnya,” ujarnya.