Jakarta - Isu dugaan distribusi susu UHT kedaluwarsa dalam paket Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Kelapa Tujuh 2, Lampung Utara, viral di media sosial pada Jumat malam. Namun klarifikasi cepat dari Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan bahwa informasi tersebut menyesatkan dan tidak sesuai fakta.

Video yang beredar menampilkan kemasan susu UHT dengan narasi bahwa produk tersebut telah melewati masa kedaluwarsa Juli 2025. Pihak sekolah langsung menindaklanjuti dengan pemeriksaan menyeluruh bersama tim wilayah BGN Lampung Utara.

Koordinator Wilayah BGN Lampung Utara, Anggi Nur Prasetyo, menegaskan bahwa seluruh produk yang dibagikan pada kegiatan MBG tanggal 14 November 2025 telah melalui pengecekan ketat.

“Setelah kami cek satu per satu, semua susu UHT yang masuk memiliki masa kedaluwarsa Juli 2026. Tidak ada produk kedaluwarsa. Informasi yang beredar jelas tidak akurat,” ucapnya.

Hasil pengecekan di gudang dan laporan distribusi menunjukkan keseragaman data. Semua susu UHT dalam batch tersebut memiliki kode produksi RC2E J 04:59 dengan kedaluwarsa Juli 2026. Tidak ditemukan produk dengan kedaluwarsa 2025 sebagaimana diklaim dalam video.

Analisis visual terhadap video viral mengindikasikan bahwa angka “6” pada tahun kedaluwarsa tampak seperti “5” karena cetakan yang tidak sempurna. BGN menilai ini sebagai penyebab utama kesalahan pembacaan yang kemudian memicu kepanikan dan spekulasi di media sosial.

Pihak sekolah juga memastikan bahwa distribusi berjalan normal, dan tidak ada laporan keluhan dari siswa maupun orang tua.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, mengonfirmasi bahwa laporan pemeriksaan fisik dan dokumen memastikan seluruh produk aman dan sesuai standar.

“Verifikasi menunjukkan masa kedaluwarsa seluruh susu UHT adalah Juli 2026. Tidak ada temuan produk kedaluwarsa maupun indikasi kelalaian dalam proses distribusi,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa BGN memiliki standar keamanan pangan yang ketat pada seluruh rangkaian Program MBG, termasuk verifikasi barang sebelum distribusi.

“Kami mengingatkan masyarakat untuk tidak terburu-buru menyimpulkan atau menyebarkan informasi tanpa konfirmasi resmi. Ketepatan informasi sangat penting, apalagi jika menyangkut anak-anak,” ujar Hida.

BGN mengapresiasi langkah cepat SPPG Kelapa Tujuh 2 dan tim wilayah Lampung Utara yang segera melakukan pengecekan dan menyampaikan laporan resmi untuk menghindari keresahan publik.