Jakarta - BNPB memandang perlu untuk membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam penanggulangan bencana, salah satunya Permodalan Nasional Madani (PNM). Potensi kerja sama menitikberatkan pada lingkup pemulihan pascabencana.

Pembahasan kerja sama kedua belah pihak tersebut merupakan tindak lanjut hasil pertemuan antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan komisaris utama PNM beberapa waktu lalu. Pembahasan lebih teknis yang dilakukan para pihak di Graha BNPB, Jakarta, pada hari ini, Senin (17/11), telah mengidentifikasi potensi kerja sama pada program pemberdayaan masyarakat serta serta pemulihan ekonomi pada wilayah pascabencana. 

BNPB mengharapkan kerja sama ini juga mampu memberikan pertukaran informasi, penguatan kesiapsiagaan dan ketahanan pada masa tanggap darurat. Melalui mekanisme ini, inovasi dalam fase pemulihan dapat menjadi solusi berkelanjutan bagi wilayah-wilayah, khususnya desa, yang terdampak bencana. 

Pada fase awal, BNPB dan PNM akan melakukan pemetaan 10 desa yang terdampak bencana. Desa tersebut yang dikategorikan sebagai desa Tangguh bencana atau destana. Pemilihan wilayah ini akan dijadikan sebagai desa contoh dalam implementasi kerja sama dua belah pihak. Di sisi lain, parameter lain yang dipilih yaitu desa yang telah memiliki koperasi desa Merah Putih. 

Tim BNPB dan PNM telah membahas tahapan dalam penyusunan nota kesepahaman yang akan dielaborasi lebih teknis ke dalam perjanjian kerja sama (PKS). Melalui PKS, kerja sama akan lebih operasional dan mengikat secara hukum.

Pertemuan BNPB dan PNM dikoordinasikan oleh unsur pengarah Ary Laksmana Widjaja dan dihadiri perwakilan unit kerja BNPB, Direktorat Pemulihan Sosial, Ekonomi dan Sumber Daya Alam dan Biro Hukum, Organisasi dan Kerja sama.