Sekjen PDIP : Kenapa Muncul Intoleransi? Karena Ada Penggelapan Sejarah

Hasto Kristiyanto PDIP Foto: Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto.

Jakarta - Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menilai munculnya intoleransi yang terjadi saat ini karena adanya penggelapan sejarah. Hal ini mengakibatkan masyarakat tidak paham makna dan falsafah tiap sila di Pancasila.
 
"Kenapa muncul intoleransi, karena ada penggelapan sejarah yang selama ini berlangsung. Jadi kita tidak paham makna dan falsafah tiap sila di Pancasila," kata Hasto dalam pidatonya saat membuka simposium nasional 'Bangkit Bergerak, Pemuda Indonesia Majukan Bangsa', yang diadakan Organisasi Taruna Merah Putih di Balai Kartini, Jakarta, Senin (14/8).
 
Ia juga menyinggung soal perjuangan para pemuda menuju kemerdekaan RI. Pancasila dan proklamasi pada 17 Agustus 1945 memiliki satu tarikan napas perjuangan. Namun, menurutnya, ada sejarah yang disembunyikan selama ini menjelang detik-detik proklamasi.
 
"Sukarno pidato singkat sebelum proklamasi, ini digelapkan sejarah. Intinya, hanya bangsa yang berani meletakkan nasibnya di tangan sendiri akan berdiri dengan kuatnya. Alasannya, revolusi kemerdekaan diperjuangkan kaum pemuda Indonesia," ucap Hasto.
 
"Lebih-lebih rekam jejak kita sebagai bangsa menegaskan 28 Oktober 1928, pemuda Indonesia memfinalkan Sumpah Pemuda," lanjutnya.
 
Terkait dengan daya saing Indonesia pada perekonomian dunia, Hasto memberi contoh apa yang dilakukan Bupati Banyuwangi Azwar Anas. Hasto mengatakan Anas bisa mengintegrasikan agama dengan nasionalisme dan gotong royong.
 
"Jadi di sana mampu membawa gotong royong dalam perekonomian. Dengan demikian, kita ada bukti konkret gotong royong dalam pembangunan nyata. Ini optimisme dan Pancasila hadir," tegasnya.
 
Tak hanya itu, Hasto juga meminta perekonomian Indonesia tidak terlalu kebarat-baratan. Sebab, daya saing harus diciptakan dari politik yang berpihak kepada rakyat. Dia pun memberi contoh kepemimpinan Presiden Jokowi dalam membangun semangat kerakyatan.
 
"Ini kepemimpinan Pancasilais. Politik yang turun ke bawah. Dengan politik yang berpihak kepada rakyat dan ekonomi kerakyatan adalah modal terbaik," ujarnya.