Jakarta - Menteri Sosial Idrus Marham menyerahkan penghargaan kepada tiga kabupaten dan kota yang paling aktif dalam verifikasi dan validasi data terpadu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) melalui Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).

“Selamat kepada Kabupaten Tanah Bumbu, Kota Bontang, dan Kabupaten Tolitoli yang mendapat penghargaan sebagai kabupaten dan kota yang paling aktif dalam pemutakhiran data terpadu. Saya berharap prestasi ini dapat diikuti oleh kabupaten dan kota yang lain sebab persoalan data ini sangat penting dan hal mendasar dalam suksesnya penyaluran bantuan sosial,” katanya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Data Terpadu Tahap Kedua Tahun 2018 di Jakarta, Selasa (6/3).

Ia mengatakan Pemerintah menyalurkan berbagai bantuan sosial berbasis data. Oleh karena itu, data yang mencakup warga negara berkriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu harus selalu update untuk menjamin ketepatan sasaran.

Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo bahwa negara harus memastikan mereka mendapat berbagai progam dan bantuan sosial sehingga dalam kurun waktu tertentu mereka dapat berdaya dan mandiri, serta berdampak pada penurunan angka kemiskinan.

"Oleh karena itu pastikan orang yang berhak mendapat bantuan sosial masuk dalam data terpadu. Jangan sampai kita membiarkan orang miskin yang harusnya mendapatkan haknya akhirnya tidak dapat bantuan pemerintah hanya karena kita tidak punya datanya," tegas Mensos.

Menteri Idrus mengatakan sesuai UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial memiliki kewenangan dalam menetapkan kriteria fakir miskin sebagai dasar untuk dilakukan pendataan.

Kementerian Sosial juga melakukan verifikasi dan validasi data hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.