Jakarta - Dalam menyambut era bonus demografi, Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) terus memperkuat ketahanan pangan nasional sebagai pilar utama pembangunan bangsa.

Bonus demografi yang ditandai dengan dominasi penduduk usia produktif merupakan peluang strategis yang hanya dapat dimaksimalkan dengan sistem pangan yang tangguh, efisien, dan berkelanjutan.

Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan NFA Rachmi Widiriani mengatakan, upaya peningkatan level ketahanan pangan nasional telah dilakukan pemerintah bersama masyarakat di berbagai sektor, antara lain dengan mendorong swasembada pangan, penguatan cadangan pangan, serta pengembangan infrastruktur pangan yang modern dan memadai.

Alhasil, program peningkatan produksi gabah/beras berkelanjutan yang dilakukan pemerintah telah menghasilkan capaian signifikan pada musim panen raya semester I 2025.

Capaian ini turut diperkuat melalui kebijakan penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500/kg yang memberikan kepastian usaha bagi para petani.

“Kebijakan ini bertujuan mendukung petani, memberi semangat untuk terus melakukan budidaya, dan memastikan bahwa produk yang dihasilkan dibeli dengan harga yang layak,” jelas Rachmi, Kamis (22/5/2025).

Di sisi lain, penguatan cadangan pangan yang dilakukan pemerintah turut disambut positif oleh seluruh elemen bangsa, termasuk petani, pelaku usaha penggilingan padi, dan mitra perdagangan lainnya.

Hal ini membuat proses pengadaan berjalan lancar dan sesuai harapan.

“Kalau kita lihat progres pengadaannya, berjalan sesuai target yang telah ditetapkan, khususnya untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Saat ini, posisi per hari ini mencapai 3.812 ribu ton CBP yang dikuasai sebagai milik pemerintah,” ungkap Rachmi.

Lebih lanjut, Rachmi menjelaskan bahwa berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menjaga kualitas CBP, termasuk menyerap gabah/beras dengan kualitas any quality (beragam mutu), asalkan masih dalam standar kelayakan, tidak rusak, dan layak disalurkan ke masyarakat.

“Dengan kolaborasi semua pihak, isu any quality bisa diatasi, misalnya terkait kadar air yang tinggi. Itu menjadi tanggung jawab pemerintah melalui pengeringan. Beras yang dihasilkan harus tetap memenuhi standar agar bisa disimpan lama dan tetap baik saat disalurkan,” lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Yudi Sastro menegaskan pentingnya peningkatan produksi dan cadangan pangan nasional untuk memperkuat ketahanan pangan yang mandiri dan berdaulat.

Menurutnya, ketersediaan air, pupuk, insentif harga, dan modernisasi alat mesin pertanian (alsintan) merupakan variabel utama yang harus terus ditingkatkan agar produksi merata dan berkelanjutan.

“Jadi tidak hanya puncak panen di Maret–April kemarin, kita juga harus menjaga agar luas tanam tetap stabil di bulan-bulan lainnya. Konsumsi beras nasional sekitar 2,5 juta ton per bulan. Maka minimal kita harus tanam dan panen di atas satu juta hektare tiap bulan. Ini menjadi arahan Pak Menteri dan kami terus turun ke daerah memastikan target itu tercapai,” tegas Yudi.

Dalam kunjungannya ke Kalimantan Tengah, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi menekankan bahwa keberhasilan ketahanan pangan nasional tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan pemerintah.

Diperlukan peran aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk petani, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat.

“Menjaga kualitas padi, gabah, dan beras merupakan kunci utama untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing beras nasional. Mutu yang baik akan berdampak langsung pada harga, daya serap pemerintah, serta posisi tawar di pasar domestik dan internasional,” ujar Arief.

Upaya ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia bahwa kedaulatan pangan adalah bagian tak terpisahkan dari kedaulatan bangsa.

Untuk itu, pemerintah terus mendorong keterlibatan generasi muda dan pelaku usaha di sektor pangan untuk mewujudkan ekosistem pangan nasional yang tangguh, adaptif, dan mandiri.