Jakarta - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Kawasan Permukiman bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi dan Kabupaten/Kota, di Jakarta, Selasa (27/5/2025).

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan, Rakortek ini bertujuan untuk koordinasi dalam penataan kawasan permukiman terutama di kawasan kumuh dan pesisir.

"Termasuk bagaimana kualitas rumah subsidi terus ditingkatkan, juga kualitas rumah susun dan layanannya termasuk pemenuhan Prasarana dan Sarana Umum (PSU). Jadi sektor perumahan bukan hanya sekedar membangun, tetapi ada hal lain seperti hak konsumen yang harus dipenuhi," kata Dirjen Fitrah.

Dirjen Fitrah juga berharap agar Pemda menyiapkan strategi penyaluran subsidi perumahan lewat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) agar tepat sasaran.

"Lalu juga apa strategi kita kalau kuota FLPP ini dinaikkan dari 220 ribu unit menjadi 440 ribu unit untuk penyerapannya," ujarnya.

Selain itu Dirjen Fitrah juga mengingatkan agar semua Pemda dapat segera menerapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta percepatan perizinan PBG.

"Jadi kami ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menyelesaikan masalah-masalah di sektor perumahan ini secara bersamaan lewat Rakortek ini," kata Dirjen Fitrah.

Rakortek Kawasan Permukiman dilaksanakan selama dua hari pada Selasa-Rabu, (27-28/5/2025) diisi dengan diskusi panel serta klinik bimbingan kelompok.

Diharapkan dengan pelaksanaan kegiatan ini menciptakan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terhadap program 3 juta rumah, khususnya pada wilayah pesisir, serta dapat menjadi wadah pengembangan informasi bidang perumahan dan kawasan permukiman.