Jakarta - Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) terus memperkuat langkah stabilisasi harga beras di tengah dinamika harga yang terjadi di berbagai daerah.

Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri pada Selasa (10/6/2025), Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa, menegaskan kesiapan pemerintah untuk bertindak cepat dan terukur demi menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.

“Kami mencermati betul dinamika harga beras dalam beberapa waktu terakhir. Berdasarkan data panel harga pangan, terdapat peningkatan harga di sejumlah kabupaten/kota, dengan beberapa wilayah, terutama di Indonesia Timur, menunjukkan harga yang berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET),” ujar Ketut.

Ia menjelaskan, rata-rata harga beras di wilayah zona III (Maluku dan Papua) tercatat sebesar Rp19.634 per kilogram, mengalami sedikit kenaikan 0,29 persen dibandingkan Mei 2025. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kondisi pasokan antarwilayah yang memerlukan penanganan khusus.

Untuk merespons kondisi ini, NFA mempercepat implementasi dua skema utama pada Juni dan Juli 2025. Pertama, bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram per bulan akan disalurkan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat.

Proses verifikasi dan finalisasi anggaran saat ini tengah diselesaikan agar distribusi dapat segera dimulai setelah anggaran tersedia secara resmi.

“Bantuan pangan beras ini bukan hanya upaya menjaga keterjangkauan pangan bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat miskin, tetapi juga bagian dari strategi stabilisasi sosial yang diharapkan dapat membantu masyarakat menghadapi fluktuasi harga,” jelas Ketut.

Langkah kedua adalah percepatan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Distribusi beras medium yang berasal dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) akan difokuskan ke wilayah yang harga berasnya melampaui HET dan tidak sedang dalam masa panen. Wilayah Indonesia Timur menjadi prioritas utama karena tingkat kebutuhan yang relatif tinggi.

“Kami bergerak berdasarkan data panel harga harian untuk melakukan intervensi stabilisasi melalui penyaluran beras SPHP. Langkah cepat ini penting agar masyarakat tetap bisa mengakses beras dengan harga yang wajar,” tambahnya.

Selain dua program utama tersebut, NFA juga terus menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM). Hingga pekan kedua Juni, tercatat 288 kegiatan GPM telah dilaksanakan, mencakup kegiatan nasional maupun lokal di 17 provinsi dan 99 kabupaten/kota.

Di sisi distribusi, perbaikan sistem pencatatan stok dan transaksi di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) juga menjadi fokus. NFA mendorong optimalisasi pelaporan untuk meningkatkan transparansi dan keakuratan data. Food Station juga diminta untuk meningkatkan intensitas pasar murah serta memperkuat sistem pelacakan distribusi secara real time.

Terkait kualitas bantuan, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi dalam keterangan terpisah menegaskan seluruh beras yang disalurkan harus memenuhi standar mutu. "Kualitas beras yang disalurkan kepada masyarakat harus baik. Tidak boleh ada beras jelek yang dideliver ke masyarakat," ujar Arief. 

Selain beras, NFA juga terus memantau perkembangan harga dan pasokan komoditas strategis lainnya seperti cabai, bawang, ayam, telur, dan jagung. Saat ini, harga cabai di tingkat produsen mulai mengalami penyesuaian seiring membaiknya produksi, sementara harga bawang merah cenderung stabil. Harga ayam dan telur masih mengalami penyesuaian di tingkat konsumen, namun dalam dua tahun terakhir keduanya tercatat relatif stabil di bawah harga acuan.

“Kami ingin menjaga keseimbangan. Tidak hanya di sisi konsumen, tetapi juga produsen. Harga yang wajar memberi ruang bagi petani dan peternak untuk terus berproduksi dan meningkatkan kesejahteraan mereka,” tegas Ketut.

Dengan berbagai langkah yang telah dan akan dijalankan, NFA optimistis harga pangan, khususnya beras, dapat dikendalikan dengan baik dalam waktu dekat. Kunci keberhasilan ada pada kolaborasi lintas kementerian/lembaga, sinergi dengan pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat.